Gubernur Olly Terima Tanda Kehormatan Sebagai Warga PSDKP

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, PSDKP, Dermaga Pangkalan Pengawasan Perikanan Samudera, Aertembaga Bitung, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono,
Gubernur Sulut Olly Dondokambey ketika mendampingi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono, pada apel siaga Ditjen PSDKP di Dermaga Pangkalan PPS Aertembaga Bitung.

BITUNG, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey menerima tanda kehormatan sebagai warga Direktorat Jendral (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Selasa (23/11/2021).

Pada Apel Siaga Ditjen PSDKP di Dermaga Pangkalan Pengawasan Perikanan Samudera (PPS) Aertembaga Bitung, Olly tiba-tiba diminta untuk berdiri dan menerima tanda penghormatan sebagai warga PSDKP dengan mengenakan seragam pasukan PSDKP yang disematkan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Sakti Wahyu Trenggono.

Pemberian tanda jasa kehormatan itu, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan keberhasilan menjaga kedaulatan pengelolaan perikanan di laut Indonesia

Dalam acara yang bertemakan “Menjaga Laut Untuk Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera” tersebut, Menteri Trenggono menyampaikan pihaknya siap menjalankan pengawasan terintegrasi dalam implementasi program Ekonomi Biru.

Disampaikan Menteri Trenggono, ada sejumlah senjata Kementerian KP dalam mengawal program terobosan Ekonomi Biru di tahun 2022, yaitu mulai dari pengawasan yang mengedepankan kesiapsiagaan SDM, sarana dan sistem teknologi pengawasan, hingga penangkapan ikan terukur.

“KKP saat ini tengah berupaya untuk meningkatkan kekuatan armada pengawas sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan agar pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan bisa berjalan tertib dan bertanggung jawab,” ujarnya,

“Ini seiring dengan penetapan zona-zona penangkapan ikan berbasis kuota guna menyeimbangkan kelestarian laut sekaligus potensi Ekonomi Biru bagi masyarakat,” lanjutnya.

Terkait program Ekonomi Biru, ia mengungkapkan bahwa pondasi dasar dari kebijakan tersebut adalah menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Untuk itu ia berharap agar pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan mengedepankan aspek kelestarian dan keberlanjutan.

“Saya berkeinginan membangun sektor kelautan dan perikanan menjadi sektor terdepan penggerak ekonomi bangsa yang selalu mengedepankan keberlanjutan ekosistem,” harapnya.

Ditambahkannya, KKP juga akan terus memperkuat sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Menurutnya, hal ini menjadi kunci kesiapsiagaan dalam mengawal sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

Sementara Gubernur Olly dalam sambutannya, menyampaikan laporan kepada Menteri Trenggono terkait program dan terobosan di sektor kelautan dan perikanan yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Sulut, utamanya soal kegiatan direct call export ikan ke Jepang dan Singapura.

Dalam acara ini disuguhkan sejumlah atraksi, mulai dari pertunjukan drum-band Gita Swara Bahari dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Bitung hingga atraksi awak kapal Pengawas Ditjen PSDKP. Simulasi pelumpuhan kapal pelaku ilegal fishing di selat Lembeh menjadi pertunjukkan yang paling menarik perhatian para tamu yang hadir dalam acara ini.

Terlihat hadir anggota DPD RI Stefanus BAN Liow, Dirjen PSDKP Laksamana Muda Adin Nurawaluddin, jajaran Forkopimda Sulut, Gubernur Maluku Utara yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Wali Kota Bitung, Ketua DPRD Bitung, Bupati Biak, serta sejumlah pejabat di lingkup KKP maupun lembaga terkait lainnya. (ton)