SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.E. Kandouw, menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se Sulut Tahun 2022 di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Senin (26/9/2022).
Olly pada kesempatan itu, mengatakan salah satu fokus pembangunan saat ini adalah mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.
“Untuk mengatasi permasalahan itu, salah satu upaya yang kita lakukan adalah meningkatkan akses masyarakat terhadap produk dan jasa layanan keuangan,” katanya.
Menurut Olly, harus diakui akses keuangan menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan kredit asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marginal dan berpendapatan rendah untuk melakukan upaya keluar dari kemiskinan dan peningkatan pendapatan,” ungkapnya.
Lanjut Olly, pasca pandemi, semua komponen diharapkan berpacu lebih cepat untuk pulih lebih cepat pada aspek pemulihan ekonomi. Perluasan akses keuangan memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM dan realisasi beragam stimulus kebijakan dan program pemerintah, sehingga perekonomian dapat tetap bertumbuh.
Berkaitan dengan itu, TPAKD yang telah terbentuk sejak tahun 2016 tetap optimal dan berperan mendorong ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses keuangan daerah.
“Saya berterima kasih karena perbankan juga di Sulawesi Utara termasuk Bank Sulut dalam mengenalkan tabungan kepada siswa yang sudah berjalan. Kurang lebih 35 ribu atau hampir 40 ribu, satu siswa punya satu rekening. Kalau bapak ibu bupati/wali kota ingin memberikan beasiswa bisa melalui rekening ini,” terangnya.
Olly menambahkan, semua program yang digulirkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan kesehajteraan masyarakat.
“Mari kita optimalkan bersama pelaksanaan rapat koordinasi. Mudah-mudahan dapat mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendukung perekonomian daerah. Cari terobosan, buka akses keuangan lebih produktif bagi masyarakat daerah,” tukasnya.
“Lebih dari itu, mendorong peran untuk meningkatkan ekonomi daerah, gali potensi ekonomi daerah, yang dapat dikembangkan dengan penguatan produk dan jasa keuangan, mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah untuk memperluas penyiapan pendanaan produktif,” tukasnya
Olly mengaku bersyukur, karena koordinasi Otoritas Jasa Keuanga (OJK) berjalan baik.
“Kita masih bisa mengendalikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang ada di Sulut, itu semua karena koordinasi yang baik,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Audit merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Sofia Wattimena, memberikan apresiasi karena dari 440 TPAKD tingkat propinsi dan 406 kabupaten/kota, tercatat dari angka TPAKD satu dari 18 yang telah melakukan secara lengkap adalah Sulut.
Pandemi Covid-19, sambung Sofia, sudah memasuki tahun ketiga, meski sempat alamai kontraksi, namun perekonomian semakin baik. Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,02%.
“Ini adalah hasil kerja keras dati seluruh insan Indonesia yang terus mendorong akses ekonomi digital payment. Sekaligus juga akan meningkatkan inklusi keuangan, sebagaimana instruksi presiden untuk mencapai 90% di tahun 2024,” jelasnya.
Melalui pembentukan TPAKD yang merupakan forum koordinasi resmi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan, diharapkan akan meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Akses keuangan yang lebih mudah dapat menjawab kebutuhan pelaku UMKM dan penguatan sektor prioritas dan program unggulan di Indonesia. Ada beberapa potensi, contohnya seperti petani bunga untuk mengembangan akses keuangan daerah. Apakah melalui KUR, sehingga dapat meningkatkan ekspor,” tandasnya.
Turut hadir dalam rapat ini, Sekdaprov Sulut Praseno Hadi, Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut, Arbonas Hutabarat, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulut, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulut, pimpinan industri jasa keuangan, akademisi, pimpinan SKPD Provinsi Sulut, serta tim percepatan akses keuangan daerah provinsi/kabupaten/kota. (*/ton)
