TONDANO, (manadotoday.co.id) – Pemkab Minahasa menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID) tahun 2017 di ruang sidang kantor bupati Minahasa dibuka dan dipimpin oleh Bupati Minahasa Drs. Jantje Wowiling Sajow MSi, Selasa, (13/6/2017).
Dalam rapat yang dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. S. W. Siagian, MA, Deputi BI Sulut Budisantoso, para camat se Minahasa, serta para pelaku usaha, bupati mengatakan tim pengendali inflansi daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Hal tersebut sebagai langkah upaya untuk menjangkau masyarakat dalam daya beli harga kebutuhan pokok.
Menurut Sajow, yang perlu diseriusi bersama bahwa tidak cukup melakukan hanya di tingkat daerah namun harus didukung oleh kecamatan sampai ke tingkat desa/kelurahan serta stakeholder. Untuk itu, upaya mengatasi masalah rantai pasokan komoditas pangan yang belum efesien menjadi kunci utama dalam memelihara stabilitas harga kedepan.
“Rapat koordinasi ini penting untuk kita ikuti dalam menyikapi perkembangan kondisi saat ini kedepan, yang sangat kompleks antara lain dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang fluktuatif khususnya (cabe), mengantisipasi cuasa saat ini yang dapat berpengaruh pada ketersediaan dan pasokan komoditas bahan pokok, tabung gas LPG 3kg dan kelancaran transportasi menyangkut bahan pokok masyarakat,” ucap Bupati.
Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan ketersediaan kebutuhan bahan pokok masyarakat tersebut langkah-langkah yang perlu dilaksanakan, adalah:
1. melakukan 4 (empat) K, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif antar instansi terkait.
2. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antar lintas instansi untuk mencegah penimbunan barang dan lain-lain.
3. Perkembangan program kabupaten minahasa sebagai “KABUPATEN CABE”
4. Pemantauan harga.
5. Melakukan operasi pasar murah apabila diperlukan.
6. Menjamin ketersediaan stok dan keamanaan distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat,
7. Menjaga kestabilan harga baik dari aspek peningkatan produksi, kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan di kabupaten Minahasa.
8. Melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) LPG 3kg.
9. Melakukan monitoring kewajiban stok pangan dan harga pangan secara berkala.
Dengan berbagai kondisi yang ada, maka perlu dilakukan dalam rapat koordinasi ini dengan membahas beberapa hal sebagai berikut:
1. Ketersediaan dan pasokan bahan pokok pangan di kabupaten Minahasa.
2. Kebijakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk mendukung ketersediaan infrastruktur khusus pertanian dan sarana-sarana perekonomian lainnya.
3. SKPD terkait untuk mendukung ketersediaan dan pengawasan intensif terhadap transportasi yang dikhawatirkan bisa memicu inflasi.
4. Pengendalian, monitoring serta pengawasan harga dan pasokan bahan pokok.
5. Menyiapkan jalur distribusi alternatif akibat cuaca yang tidak mendukung dalam penyaluran bahan pokok masyarakat.
6. Jetersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan tabung gas LPG 3kg
7. Camat mengambil langkah-langkah preventif atas cuaca yang tidak menentu saat ini dengan berkordinasi antar instansi terkait.
8. SKPD yang terlibat dalam TPID untuk berkerjasama, mensinergikan kegiatan yang bertujuan pengendalian inflasi daerah, tidak hanya pada persoalan yang memicu gejolak harga melalui pendekatan yang bersifat jangka pendek, melainkan bertahap mulai merencanakan solusi atas berbagai persoalan yang bersifat struktural, seperti peningkatan produktivitas, kelancaran distribusi dan struktur pasar yang efisien.
9. meningkatkan informasi melalui pembuatan “WEBSITE” yang menyediakan informasi harga dan produksi komoditi di kabupaten minahasa yang dapat diakses masyarakat dan pemangku kebijakan secara transparan.
“Terima Kasih kepada Perwakilan Bank Indonesia memberikan sumbangsih pemikiran dan motivasi kepada kami untuk menyempurnakan sinergitas program-program yang ada dalam pengendalian inflasi di kabupaten Minahasa,” tutup Sajow. (Rom)
