TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Belum terbayarnya gaji para tenaga kontrak dan kepala lingkungan serta kepala lingkungan di Kota Tomohon, ternyata banyak disebabkan kurang tanggapnya para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sehingga menjadi bahan evaluasi.
Hal itu dikatakan Sekretaris Kota Tomohon Edwin Roring SE ME. Kepada manadotoday.co.id, Roring mengatakan pihaknya bukan baru sekali meminta para kepala SKPD untuk menyelesaikan berkas-berkas untuk para tenaga kontrak maupun kepala lingkungan dan kepala lingkungan. Hanya saja, hingga saat ini belum ada satu pun yang tuntas.
‘’Ini tanggung jawab para kepala SKPD. Sudah berulang kali diingatkan, namun masih belum tuntas juga,’’ kata Roring di balik telepon genggam. Dengan kejadian tersebut, Roring mengatakan akan mengevakuasi kepala SKPD yang kinerjanya lambat dan sehingga menimbulkan polemik.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kota Tomohon Ir Miky Junita Linda Wenur MAP (MJLW) mendesak kepada Pemerintah Kota Tomohon agar segera membayar gaji para Tenaga Kontrak (Nakon), Kepala Lingkungan (Pala) dan Wakil Pala di Maret 2023 ini.
Ini menyusul belum dikucurkannya gaji para Nakon, Pala dan Wakil Pala sejak Januari 2023 ini. Padahal, sudah Bulan Maret, dan tertata dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tomohon tahun 2023.
‘’Kami minta agar segera dibayarkan pada Maret ini. Kasihan, dari mereka ada yang sudah keluarga dan tentunya ada tanggungan-tanggungan. Lagian, sudah bekerja sejak Januari lalu,’’ kata MJLW yang juga Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.
Pernyataan MJLW ini muncul menyusul adanya keluhan dari sejumlah Nakon, kepala lingkungan serta wakil kepala lingkungan soal belum dibayarkannya gaji mereka.
Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPPKD) Kota Tomohon Drs Gerardus E Mogi MAP ketika dikonfirmasi tentang belum dibayarkannya gaji Nakon, kepala lingkungan dan wakil kepala lingkungan mengatakan, pihaknya sebernarnya sudah siap membayarnya. Hanya saja, hingga saat ini belum ada permintaan pembayaran dari satuan kerja perangkat daerah.
‘’Kalau sudah ada permintaan melalui berkas yang dimasukkan, kami langsung proses untuk pencairan. Tapi, kalau belum ada, tentunya belum bisa kami bayar,’’ katanya. (ark)
