JAKARTA, (manadotoday.co.id) – Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Pemerintahan (RKP) dengan Presiden RI Joko Widodo dengan Bupati dan Walikota se-Indonesia di Istana Negara pada Selasa (25/10/2017), Bupati Sumendap menegaskan Pemkab Mitra berkomitmen akan memberantas pemungutan liar (Pungli) di Minahasa Tenggara (Mitra).
“Beberapa isu strategis yang telah disampaikan oleh Presiden, menjadi perhatian utama bupati dan akan langsung ditindaklanjuti di daerah,” kata Kabag Humas Juru Franky Wowor S.sos, saat mendampingi Bupati di Jakarta.
Beberapa hal yang menjadi perhatian bupati menurut Wowor yaitu, pemberantasan pungutan liar, penyederhanaan perizinan hingga pembebasan lahan.
“Pemberantasan pungutan liar menjadi prioritas utama dalam internal Pemkab. Sementara itu juga bupati mempunyai kebijakan untuk mempermudah perizinan dengan tidak mengorbankan usaha rakyat kecil, serta pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur publik,” jelasnya.
Wowor mengatakan, RKP ini akan menjadi salah satu rekomendasi bupati dalam penguatan penerapan untuk pemberantasan korupsi di Mitra.
“Memang program pemberantasan Pungli sudah berlaku di Mitra, dan sampai saat ini pemerintahannya bersih dari Pungli,”tandas Wowor. Seraya menyampaikan RKP dengan Presiden akan segera ditindaklanjuti.(ten)
