RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Dalam upaya memberantas pungutan liar (Pungli), Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) membentuk dan melantik Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber Pungli) Tahun 2019, di Sport Hall Kantor Bupati, Rabu (27/3/2019) .
Turut hadir dalam kegiatan ini yang dirangkaikan dengan sosialisasi hukum kegiatan sapu bersih pungutan liar di lingkungan Pemkab Mitra tersebut, Forkompinda, Ketua DPRD Marty Mareyke Ole, M.Sn, Sekda Drs Robby Ngongoloy,ME, M.si, Asisten I Drs G.H Mamahit dan Asisten III Drs. Piether D. Owu,ME.
Inspektur Daerah Robert Rogahang, SE dalam laporannya mengatakan, maksud kegiatan ini adalah membentuk tim yang didalamnya dari unsur aparat penegak hukum dan pemkab yang bersama-sama melaksanakan tugas dalam pencegahan, serta penindakan pungutan liar.
Ini bertujuan lebih mempertajam kolaborasi penyelenggaraan negara dalam menyelesaikan pungutan liar lebih khusus di Kabupaten Mitra.
“Saat ini kita fokus pada pencegahan yang nantinya diprogramkan kegiatan sosialisasi dan pemberian edukasi terhadap bahaya pungli,” ujarnya.
Terkait kegiatan ini, Wakil Bupati Mitra Drs Jesaja J.O Legi ketika membacakan sambutan Bupati menyatakan, Pemkab Mitra berharap setelah terbentuknya susunan personil unit pemberantasan pungutan liar (UPP)Satgas Saber Pungli ini, dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mitra.
“Saat ini pemerintah bergerak cepat dalam memberantas praktek pungutan liar pada pelayanan publik dalam upaya mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ungkapnya.
Sementara Bupati dalam arahannya mengatakan, bakal memberikan apresiasi kepada tim saber pungli yang berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Saya hibahkan gaji saya kepada tim saber yang berhasil melakukan ott atau ditangkap. Dengan sistem yang kami berlakukan ini, seperti laporan keuangan mingguan, tidak ada celah melakukan pungutan liar atau korupsi,” tandasnya.
Dirinya kemudian meminta agar Inspektorat dan Kapolsek dapat turut memeriksa proses pencarian karena ada laporan penarikan uang secara gelondongan tidak sampai satu Minggu di rekening desa. Kalau perlu periksa semua rekening koran transaksi dana desa.
“Pola pengelolaan kami sudah non tunai, tinggal proses pencatatan. Hukum Tua laksanakan tugas memfasilitasi pembangunan. Saya berikan kesempatan pada Tim Saber Pungli untuk masuk ke semua segmen. Ini untuk memproteksi para penyelenggara pemerintahan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, dilaksanakan penandatanganan pakta integritas pengelolaan keuangan desa oleh Hukum Tua dan bendahara.
Adapun peserta soaialisasi terdiri dari seluruh kepala SKPD, Kepala Desa, dan Kepala Sekolah di Kabupaten Mitra.(ten)
