RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Setelah melewati pembahasan yang cukup alot, Badan Anggaran DPRD Minahasa Tenggara (Mitra) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akhirnya mensahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mitra Tahun Anggaran (TA) 2018, dalam bentuk Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (30/11/2017) malam.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Tavif Watuseke didampingi Wakil Ketua Tonny Hendri Lasut dan Katrien Mokodaser tersebut, selain menetapkan APBD 2018, juga mensahkan peraturan daerah tentang perubahan kedua Perda nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mitra tahun 2013-2016.
Bupati James Sumendap saat memberikan tanggapan, mengucapkan terima kasih dan pengharggaan setinggi-tingginya kepada Banggar dan TAPD yang lewat pembahasan serius telah memperoleh kesimpulan yang semuanya demi Mitra yang lebih baik.
“Saya berikan apresiasi setinggi tingginya kepada Badan Anggaran DPRD dan TAPD lewat berbagai pembahasan demi Mitra yang lebih baik kedepan,”ujar Sumendap.
Pada kesempatan tersebut, Sumendap menjelaskan target APBD di bidang infrastruktur telah memgalami kemajuan yang signifikan, karena infastuktur perkampungan dan perkotaan kita sudah tinggal landas artinya hampir sudah selesai pada posisi 98 persen, sehingga RPJMD infrastuktur 4 tahun ini sudah diposisi 126 persen artinya capaian RPJMD melampaui target.
“Untuk tahun ini, infrakstruktur mulai Bentenan sampai Suhuyon dan dari Ratatotok sampai Pangu kita akan menyelesaikan infrastruktur dasar,”papar Sumendap.
Dia mengatakan, tahun 2018 untuk meningkatkan perekonomian pertanian dan perkebunan, Pemkab Mitra akan membuka jalan akses perkebunan dan pertanian serta akses jalan untuk pariwisata.
“Jadi, APBD 2018 programnya untuk kesejahteraan rakyat Minahasa Tenggara,”katanya.
Selain itu, bupati juga memaparkan berbagai kegiatan per 1 Januari, di mana seluruh masyarakat Mitra menjadi peserta BPJS, insentif bagi lansia, dan insentif bagi pemimpin agama.
“Bukan karena akan menghadapi Pilkada, namun ini merupakan kewajiban Pemerintah untuk sejahterakan rakyat, karena target kita, kalau target infrastruktur tidak tercapai tidak akan lahir program ini,”ucapnya.
Untuk pembangunan pasar, jelas Sumendap, sudah 90 persen rampung, karena tinggal pasar Molompar yang sudah dianggarkan tahun 2018, sarana prasarana olahraga sudah diposisi 60-70 persen, dan sarana lainnya sudah diposisi 100 persen.
“Ini semua berkat kerja keras kita semua bersama jajaran Pemerintah, dan masyarakat serta pengawasan dari DPRD hingga bisa menghasilkan hasil yang baik,”tandas Sumendap di hadapan para anggota DPRD dan pejabat di lingkup Pemkab Mitra.(ten)
