Assesment Calon Kepala SMA/SMK/SLB, Kandouw: Jika Ada Praktik Pungli Segera Lapor!

Reporter : | 29 Mei, 2017 - 9:53 pm WITA

Wakil Gubernur Steven Kandouw, didampingi Sekdaprov Sulut Edwin H. Silangen, Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. John Palandung Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dr. Femmy M. Suluh, M.Si, Kepala Bandiklat Ir. Jeffry Senduk dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Gemmy Kawatu, bersama para peserta assesment Calon Kepala SMA/SMK/SLB se-Sulut

Wakil Gubernur Steven Kandouw, didampingi Sekdaprov Sulut Edwin H. Silangen, Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. John Palandung Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dr. Femmy M. Suluh, M.Si, Kepala Bandiklat Ir. Jeffry Senduk dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Gemmy Kawatu, bersama para peserta assesment Calon Kepala SMA/SMK/SLB se-Sulut

SULUT, (manadotoday.co.id) – Proses Assesment calon kepala SMA/SMK/SLB se-Sulawesi Utara harus bebas dari suap dan pungutan liar (Pungli). Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Steven O.E Kandouw saat membuka kegiatan Assesment Calon Kepala SMA/SMK/SLB se-Sulut, yang digelar di Aula Bandiklat Sulut, Senin (29/5/2017).

“Tidak boleh ada praktik pungli. Bapak Gubernur juga menegaskan tidak ada biaya satu rupiah pun yang dikeluarkan peserta selama proses assesment ini. Kalau ada yang minta-minta atau pungli segera lapor!,” tegasnya di hadapan peserta assesment.

Pelaksanaan assesment yang bersih dan transparan dikatakan Kandouw sebagai syarat penting untuk memajukan dunia pendidikan di Sulut. Nantinya dari 365 peserta akan bersaing meraih 204 posisi kepala sekolah.

Lanjut Kandouw, penanganan assesment calon kepala SMA/SMK/SLB oleh Pemprov Sulut telah diatur Undang-Undang.

“Sesuai undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan untuk SMA/SMK itu sudah di Pemprov. Kami pasti menanganinya seoptimal mungkin,’’ bebernya.

Dia menambahkan, seluruh kepala sekolah yang nantinya berhasil melewati assesment, agar tidak cepat berpuas diri. Jika tidak mencapai target yang sudah ditetapkan maka kepala sekolah bersangkutan bakal diganti.

“Kepala sekolah yang lulus tes tetap harus memberikan kinerja yang maksimal. Seluruh kepala sekolah akan dievaluasi setelah enam bulan menjabat,” imbuhnya.

Diketahui, kegiatan itu turut dihadiri Sekdaprov Edwin H. Silangen, SE, M.Si, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Drs. John Palandung Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Dr. Femmy M. Suluh, M.Si, Kepala Bandiklat Ir. Jeffry Senduk dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Gemmy Kawatu. (ton)

Baca Juga :

Leave a comment