SULUT, (manadotoday.co.id) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI, Juddy Krisnandi, mengingatkan jajaran di Lingkup Pemprov Sulut supaya mendukung dan mewujudkan program nasional Revolusi Mental.
Hal itu dikatakan Menpan-RB, ketika memberikan sambutan di Sosialisasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 Kemenpan RI, di ruang C.J. Rantung kantor gubernur, Selasa (1/12/2015).
Dikatakan dia, Revolusi mental yang menjadi program Presiden Jokowi mengharuskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan perubahan terutama minset berpikir, cara bekerja, dan cara berpemerintahan sehingga kedepan bisa bersaing secara regional maupun internasional.
“Saya hadir disini untuk memberi pembekalan, agar tata kelola pemerintahan dalam rangka revolusi mental di Sulut bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.
Mewujudkan Revolusi Mental lanjut Menpan-RB, ada tiga hal yang harus diperhatikan, yakni pelayanan. Kata dia, sebagai ASN pegawai tak berpikir untuk korupsi, tapi untuk bekerja dengan sepenuh hati pada masyarakat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Termasuk menjadi manusia yang jujur dengan mengutamakan kepentingan orang lain serta mampu menjaga aset-aset yang ada, itulah nilai-nilai integritas yang berimplikasi tidak ada penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.
Kedua dikatakan Menpan-RB, supaya ASN memperkuat etos kerja. Artinya, walaupun setahun ini pemerintah sudah terus melakukan itu, namun dinilai dinilai belum terlalu baik, masih belum memuaskan sesuai penilaian masyarakat.
“Karena itu harus diperbaiki dengan bekerja untuk mengabdi dan disiplin untuk menjadi individu yang berprestasi. Membangun kreativitas dan gagasan-gagasan baru sehingga membuat masyarakat senang sekaligus tidak ada cemohan-cemohan,” tandas Menpan-RB.
Sedangkan nilai ketiga menurutnya, membangun kebersamaan dan gotong royong. Ini merupakan falsafah Bhineka Tunggal Ika, dimana tujuan program pembangunan daerah dan objek tujuan yang sama.
“Saya mengajak mari kita bekerjasama lintas sektoral untuk mencapai tujuan nasional. Harus diperhatikan lagi, revolusi mental ini tak hanya sekedar memenuhi prosedur pelaporan atau memenuhi penilaian opini BPK, namun lebih dari itu apakah manffatnya bisa di petanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena akuntabilitas publik ujung-ujungnya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” terang Menpan-RB.
Disisi lain, Menpan-RB memuji ruang rapat C.J. Rantung di Kantor Gubernur.
“Saya lihat fasilitas gedung ini sudah bagus tidak kalah dengan ruang di hotel-hotel berbintang. Karena itu Krisnandi mengajak, dengan ruang rapat seperti ini, maka kita tak perlu lagi membuat rapat-rapat di hotel karena selain hanya pemborosan anggaran, kok fasilitas sudah ada harusnya dimanfatkan saja dengan baik, agar anggaran tidak banyak terserab untuk membayar hotel,” ujarnya.
Sementara Asisten Administrasi Umum Ch Talumepa SH MSi mengatakan, salah satu esensi paling mendasar pelaksanaan Otonomi Daerah ialah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna pencapaian derajat kesejahteraan masyarakart yang stinggi-tingginya, sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan daerah dang bangsa. (ton)
