SHS: 31.000 Warga Sulut “Eksodus” ke Filipina

Reporter : | 15 Mei, 2015 - 9:19 pm WITA

Nusa Utara, Sangihe, Kabupaten Talaud, filipina,

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS)

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), mengatakan sekitar 31.000 warga Sulut khususnya dari kepulauan Nusa Utara (Kabupaten Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kabupaten Sitaro) “eksodus” ke negara tetangga Filipina.

Pernyataan SHS sapaan familiar Sarundajang tersebut, meluruskan informasi terkait anggapan adanya 14.000 warga Negara Indonesia (WNI) asal Nusa Utara (Nustar) yang melakukan eksodus ke Negara tetangga Filipina, ketika mendampingi kunjungan kerja (kunker) Ketua DPD RI Irman Gusman, bersama anggota DPD asal Sulut Benny Ramdhani dan Maya Rumantir, di Manado, Jumat (15/5/2015).

Namun dijelaskan SHS, sebenarnya WNI yang ke Filipina tersebut bukan “eksodus”. Tetapi nenek moyang mereka sudah lama tinggal dan hidup di Filipina.

“Itu sudah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Mereka disana menjaga kebun mereka. Sementara status kewarganegaraan mereka ada yang ber KTP Indonesia maupun KTP Philipina. Sebab rata-rata mereka sudah lahir di Filipina. Mereka juga tak hidup miskin, sebab mereka ada yang berkebun, dan juga menetap, serta pulang pergi,” terangnya.

Dikatakan SHS, soal implikasi ekonomi tak ada pengaruh, pasalnya pemerintah Indonesia khususnya Sulut dengan pemerintah Filipina telah terjalin hubungan harmonis selama ini.

“Saya sudah beberapa kali diundang pemerintah Filipina berkunjung dan bertemu langsung melihat aktifitas mereka. Justru keadaan mereka baik-baik saja, karena hubungan sejarah dan budaya dengan Philina sudah lama terjalin baik, sehingga mereka merasa betah,” tandasnya.

SHS menambahkan, Pemerintah Sulut dengan Pemerintah Filipina sudah ada kerja sama yaitu Border Crosing Aggrimen (BCA) dan Border Trade Area (BTA). Begitu pula hubungan dari segi Security juga sudah ada baik dengan TNI maupun Polri dan tiap tahun melakukan pertemuan secara bergantian.

“Tapi memang diakui, semua itu dibutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah, demi masa depan mereka disana,” pungkasnya.

Diketahui, turut mendampingi SHS dalam pertemuan itu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Jhon Palandung, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Humas DR. Jemmy Kumendong MSi. (ton)

 

Baca Juga :

1 comment

  1. suweng mengatakan:

    datanya dari mana ini pak SHS?

Leave a comment