Rekam Jejak Caleg PSI Jull Takaliuang Picu Elektabilitasnya di Nusa Utara

Rekam Jejak Caleg PSI Jull Takaliuang Picu Elektabilitasnya di Nusa Utara

NUSA UTARA, (manadotoday.co.id) – Sebagai aktivis, Jull Takaliuang telah melewati banyak tahun dan hari-harinya dalam pertarungan keras di luar ruang parlemen dalam membela kepentingan rakyat baik di Sangihe Talaud dan umumnya di Sulawesi Utara (Sulut).

Saat melangkah ke panggung politik seiring Pemilu 2024, harapan baru kini terasa membersit di Nusa Utara. Gelombang dukungan terhadapnya pun kian melambung di tiga kabupaten daerah perbatasan itu.

Ia bahkan disebut sebagai figur paling tepat menjadi representasi Nusa Utara di DPRD Sulut. Sebab majunya Dra. Jull Takaliuang sebagai Caleg PSI Nomor Urut 1 untuk DPRD Sulut Dapil Nusa Utara, dapat dipandang sebagai upaya riil memindahkan titik perjuangannya langsung ke dalam ruang-ruang parlemen.

Ia tidak menjual janji tapi menampilkan bukti sehingga rekam jejak Jull Takaliuang dinilai sangat mendarat di hati masyarakat daerah perbatasan, kata Pemberian Manumbalang.

Aktivis disabilitas yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Talaud itu saat ditemui Kamis, (14/12), mengatakan dari sederet nama Caleg untuk DPRD Sulut di Dapil Nusa Utara, hanya Jull Takaliuang yang memiliki reputasi keberpihakan pada persoalan rakyat.

“Ia sudah puluhan tahun membuktikan pengabdiannya dan memberikan bantuan advokasi kepada masyarakat pencari keadilan di tiga Kabupaten di daerah perbatasan. Itu sebabnya ketika Jull maju sebagai Caleg PSI Nomor Urut 1 untuk DPRD Sulut spontan mendapatkan dukungan orang-orang,” kata Pemberian.

Dikatakannya, kepedulian Jull kepada masyarakat perbatasan Nusa Utara selama ini membuat ia punya pendukung militan di Kabupaten Talaud.

Sementara di Kabupaten Sangihe, elektabilitas Jull Takaliuang dari data Litbang PSI disebut cukup tebal. Sejumlah warga mengatakan alasan mereka mendukung Jull Takaliuang karena ia bagian dari masyarakat Sangihe yang berjuang menyelamatkan pulau Sangihe dari malapetaka tambang mas.

Ketika para politisi yang duduk di DPRD ketika itu tak buka suara bahkan bungkam ketika rakyat Sangihe tengah berjuang menolak perusahan tambang PT. TMS yang bakal membongkar lebih dari setengah pulau Sangihe sebagaimana kontrak mereka, kata seorang warga, Jull Takaliuang justru terjun langsung dengan berani menjadi salah seorang inisiator perjuangan rakyat Sangihe melawan perusahaan tambang.

“Politisi yang punya jiwa aktivis dan punya kepekaan terhadap persoalan yang dihadapi rakyat banyak semacam inilah yang patut menjadi wakil rakyat di DPRD Sulut,” kata mantan Ketua Bamukist, Drs. Maurits Berhadus,SH.

Pendiri organisasi terbesar masyarakat Sangihe Talaud ini dalam selentingan tulisannya di media sosial menyebutnya Jull Takaliuang tak saja pantas jadi wakil rakyat di DPRD Sulut, tapi merupakan sejatinya representasi dari perasaan masyarakat daerah perbatasan.

Sementara di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jull Takaliuang disebut kian mendapatkan simpati warga yang cukup besar pasca- aksinya membela dan melakukan pendampingan terhadap korban kasus penganiayaan yang sempat viral di media sosial yang dilakukan beberapa oknum POMAL terhadap Kapten Kapal dan 4 ABK di Pelabuhan Manado pada awal Oktober 2023.

Sementara Jull Takaliuang, saat dikonfirmasi membenarkan adanya gelombang dukungan yang cukup signifikan pada dirinya.

“Puji Tuhan, masyarakat mendukung niatan saya untuk memperjuangkan kepentingan Nusa Utara lewat jalur legislatif. Karena saatnya memang kita harus berjuang dari dalam sistem politik hingga melahirkan keputusan-keputusan politik yang berpihak pada kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Dikatakannya, ada banyak persoalan yang terkait dengan kehidupan masyarakat Sangihe, Talaud dan Sitaro yang sepanjang ini tak mendapatkan perhatian serius di lembaga legislatif yang harus diperjuangkan.

“Saya bertekad masuk ke politik, karena Nusa Utara membutuhkan keberpihakan keputusan politik terhadap persoalan-persoalan HAM, Lingkungan hidup, peningkatan taraf hidup, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan daerah perbatasan,” ungkap perempuan penerima Penghargaan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) untuk perdamaian dan kemanusiaan itu.

Banyak persoalan di sana yang harus disikapi serius lewat lembaga legislatif yang selama ini terkesan sangat abai, dan ini tambah dia, menjadi bagian dari konsen perjuangannya bersama rakyat di daerah perbatasan ke depan. (*)