PENGELOLAAN keuangan di Pemerintah Kabupaten Minahasa terus membaik. Ini dibuktikan dengan raihan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI).
Raihan tersebut menjadi kebanggaan bagi Pemkab Minajasa maupun masyarakat Minahasa. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Minahasa tahun 2021, oleh BPK dinilai wajar tanpa pengecualian. Artinya, pengelolaan keuangan sudah baik.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diberikan oleh BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara kepada kabupaten dan kota se-Sulawesi Utara di Kantor BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara di Manado.
Bupati Minahasa Dr Ir Royke Oktavian Roring MSi dan Ketua DPRD Minahasa Glady Kandouw menerima LHP dari BPK-RI. Turut hadir Wakil Bupati Dr (HC) Robby Dondokambey SSi, Wakil Ketua DPRD Oktesi Runtu serta Sekretaris Daerah Frits Muntu SSos bersama Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
‘’Terima kasih atas dukungan semua pihak baik pemerintah daerah maupun masyarakat serta pihak lainnya sehingga Minahasa kembali meraih Opini WTP dari BPK-RI. Tentunya ke depan pengelolaan keuangan akan lebih baik lagi,’’ kata Bupati Royke Roring dan Wakil Bupati Robby Dondokambey.
Bupati juga berterima kasih kepada BPK-RI dan tim pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan di Kabupaten Minahasa.
‘’Terima kasih juga kami sampaikan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan dan anggota DPRD MInahasa serta seluruh masyarakat Minahasa yang telah bekerja sama dan mendukung sepenuhnya program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga bisa memperoleh Opini WTP soal pengelolaan keuangan dari BPK-RI,’’ kata bupati dan diamini wakil bupati.
Bupati maupun wakil bupati berharap, ke depan dukungan dan peran serta yang sama diberikan oleh semua pihak agar pengelolaan keuangan semakin baik dan kembali meraih Opini WTP dari BPK-RI.
‘’Dukungan dan kerja sama masyarakat maupun stakeholder sangt kami harapkan,’’ kata Roring dan Dondokambey. (***)
