RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Permintaan Bupati James Sumendap agar Anggota DPRD turut terlibat mengawasi penyaluran BLT Dana Desa, langsung ditanggapi para wakil rakyat dengan agenda turun lapangan secara marathon.
Sejak mulai tanggal 11 – 12 Juni 2020, para wakil rakyat secara turun langsung ke desa-desa melakukan audiens dengan aparat desa termasuk secara acak bertemu langsung ke warga penerima BLT Dana Desa.
Ketua Komisi 1 DPRD Mitra Artly Kountur mengatakan, sudah menjadi tugas dan fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan dan memastikan setiap warga menerima hak dari bantuan Pemerintah. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral sebagai anggota DPRD terhadap masyarakat.
“Yang layak dibantu harus dapat bantuan. Baik itu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Program Keluarga Harapan (PKH) dari pemerintah ataupun batuan yang bersumber dari APBD. Apakah itu bantuan tunai atau berupa sembako,” terang Kountur didampingi anggota Komisi III Rakimin Ibrahim, Jumat 12/05/2020.
Dirinya mengingatkan para aparat desa untuk bisa memfasilitasi penyaluran dengan baik. Membangun koordinasi dengan para pendamping desa di wilayah masing-masing, termasuk soal ketentuan dan regulasi agar nanti tidak bermasalah hukum dikemudian hari.
“Nah kalau ada kendala disampaikan. Begitupun dengan warga jika namanya sudah ada dalam penerima bantuan tetapi tidak menerima, sampaikan ke kami. Sebab tujuan kehadiran anggota DPRD saat ini adalah untuk memastikan setiap bantuan dapat disalurkan kepada warga yang berhak,” timpalnya sembari meminta para Hukum Tua mengedepankan transparansi dalam penyaluran bantuan ini.
Dikesempatan yang sama, H.Rakimin Ibrahim menambahkan, kehadiran anggota DPRD juga ikut mendatangi langsung untuk melakukan croscek apakah bantuan benar diterima atau tidak.
“Termasuk kita tanyakan langsung berapa besaran yang diterima. Apakah sesuai atau jangan sampai ada potongan dengan berbagai alasan,” ketus Rakimin.
Ia ikut menyentil sejumlah persoalan teknis terkait sinkronisasi data penerima. Sebab jangan sampai nantinya ada warga yang layak, tetapi tidak terakomodir dalam bantuan.
“Apalagi soal bantuan dari pemerintah pusat. Ada kesulitan ataupun kesalahan mengupdate data terbaru yang benar benar sesuai apa yang ada dilapangan,” tukasnya.(ten)
