RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) menerima kunjungan kerjaKomisi I DPRD Kabupaten Mitra sebagai mitra kerja antara eksekutif dan legislatif.
Kunker Komisi I dibawah kepemimpinan Ketua Komsi Artly Kountur itu diterima langsung Kepala Inspektorat David Lalandos AP.MM, di Kantor Inspektorat, Senin (27/1/2020)
Kepala Inspektorat David Lalandos menerangkan, kunjungan tersebut sebagai bentuk kerja sama antara eksekutif dan legislatif.
“Dan sebagai mitra kerja mereka memintah informasi dari kami, terkait masalah-masalah yang dihadapi Inspektorat dari tahun 2019 hingga tahun 2020 berjalan ini,” tukas mantan Kepala Disdukcapil Mitra ini, Selasa (28/1/2020).
Lanjut dijelaskannya, untuk Inspektorat sampai saat ini belum ada masalah yang bearti.
“Hanya saja, kendala yang kami hadapi saat ini, yang paling pokok yaitu masalah sumber daya. Karena untuk mengakomodir ratusan objek pemeriksaan yang ada di Mitra ini, Inspektorat tak mampu, sebab, tak cukup dengan personil yang ada saat ini,” ungkapnya.
Karena menurut Lalandos, ratusan objek pemeriksaan yang dilakukan pihaknya harus terselesaikan dan dilaporkan ke pimpinan hasilnya.
“Misalkan saat ini kami memeriksa desa dan pak bupati meminta kami memeriksa semua desa dan tak boleh pake sample. Nah kalau untuk memeriksa desa yang kurang lebih 135 desa dengan waktu 15 hari, sementara personil hanya 25 orang mampu tidak dengan waktu 15 hari? Saya rasa tidak mampu. Padahal kami sudah proyeksikan dengan program pengawasan, kami hanya mau menyample mengingat ketersedian waktu dan tenaga,” bebernya.
Meski demikian, tambah lalandos, pihaknya mampu menyelesaikan persoalan di tahun 2019 dengan ratusan objek pemeriksaan.
“Saya mengusulkan ke Komisi I, kalau bisa ada tambahan personil yang diambil dari proses rekrutmen CPNS nanti. Dan kalau boleh dialokasikan untuk jabatan funsional auditor dan P2UPD,” pintanya pada Komisi I.
Selain itu, pihaknya pun mendapat keluhan-keluhan dari Komisi I. Dimana sejumlah personil komisi menyampaikan keluhan masyarakat yang diterima pihaknya.
“Ya Komisi I juga menyampaikan ke kami terkait keluhan-keluhan masyarakat kepada mereka (DPRD) banyak juga yang disampaikan. Terutama masalah dana desa, ada laporan-laporan ke mereka terkaait pengelolaan dana desa. Dan saya sampaikan kepada mereka, kami berupaya semaksimal mungkin dengan ketersedian waktu dan tenaga agar persoalan penyimpangan dana desa itu bisa ditekan,” kuncinya.(ten)
