SULUT, (manadotoday.co.id) – Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka memantapkan penyusunan dokumen stategis penanggulangan kemiskinan daerah operasi daerah selesaikan kemiskinan (SPKD-ODSK). Rakor yang dihari para Kepala SKPD terkait yang masuk tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) tersebut, digelar di Swisbell Hotel Maleosan Manado, Rabu (15/6/2016).
Wagub Sulut Steven Kandouw selaku Ketua TKPKD, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten II bidang Ekonomo dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut, Sanny Parengkuan, menyatakan, tujuan utama diselenggarakan agenda ini, guna memantapkan penyusunan dokumen SPKD-ODSK Provinsi Sulut Tahun 2016-2021.
Jumlah penduduk miskin di Sulut menurut Parengkuan, Tahun 2015 lalu mencapai 217 ribu jiwa lebih, yang bertambah sekitar 8,61 ribu jiwa dibanding dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 yang berjumlah 208,54 ribu.
Untuk persentase penduduk miskin di Sulut pada bulan September 2015 sebesar 8,98 persen, naik 33 persen dibandingkan kondisi Maret 2015 sebesar 8,65 persen. Dan kecenderungan peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin Sulut, terindikasi terjadi di daerah perdesaan dibanding perkotaan. Perdesaan 12,10 persen sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,26 persen.
“Masalah kemiskinan di Sulut masih dominan merupakan fenomena perdesaan,” terang Parengkuan.
Sementara Kepala Bappeda Sulut, Roy O Roring, mengatakan komitmen Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw, penurunan jumlah angka kemiskinan di Sulut hingga Tahun 2021 mendatang ditargetkan bisa mencapai 40 persen.
Hadir pada rakor tersebut, diantaranya, Kadis Kehutanan Herry Rotinsulu, Kadis Diknas Aseano G Kawatu, Kadis Sosial dr. Lisye G Punu, Kadis Kesehatan Jemmy Lampus, Kaban Ketahanan Pangan Jemmy Kuhu, Kepala Bakorlu Jefry Senduk, Kaban BKPM Lynda Watania, Kaban Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ernny Tumundo, dana para Staf Ahli Gubernur. (ton)
