TOMOHON, (manadotoday.co.id)–Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar diminta jangan salah menetapkan Pimpinan DPRD baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Utara.
Hal itu diungkapkan sejumlah kader maupun pengurus partai berlambang Pohon Beringin.
Salah satu alasannya adalah tahun 2020 mendatang akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, di mana untuk Sulut akan dilaksanakan mulai dari pemilihan gubernur dan beberapa pemilihan bupati dan wali kota
”Jangan salah menetapkan pimpinan DPRD. DPP Golkar harus jeli dan banyak menerima masukan dari daerah yang bersangkutan karena mereka yang lebih tahu kondisi serta tentunya harus menaati aturan dalam hal ini Petunjuk Pelaksanaan penentuan pimpinan DPRD,” ujar Semuel HH Pinontoan, Maurits T Parengkuan dan Jonas P Piri.
Di Sulut sendiri, berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2019 menempatkan 11 pimpinan dewan di kabupaten dan kota serta 1 di DPRD provinsi.
Untuk Provinsi Sulut, berdasarkan rapat pleno beberapa waktu lalu, ditetapkan tiga nama, masing-masing James A Kojongian, Raski Mokodompit dan Inggried Sondakh.
Dari syarat sesuai juklak yakni pernah menduduki jabatan setingkat dalam hal ini anggota DPRD Provinsi, yang memenuhi hanya Raski Mokodompit dan Inggried Sondakh. Sementara syarat lainnya dipenuhi ketiganya.
”Kita tunggu saja siapa yang akan ditetapkan oleh DPP Partai Golkar. Kami yakin DPP tahu dan tetap ikut aturan. Yang pasti, tiga yang diusulkan merupakan kader terbaik,” tukas Pinontoan, Parengkuan dan Piri.
Sementara untuk Tomohon sendiri, hasil rapat pleno menetapkan tiga nama yang diusulkan sebagai calon Ketua DPRD, masing-masing Ir Miky JL Wenur, Djemmy J Sundah SE dan Ladys Fransisca Turang SE.
Dari persyaratan Juklak, ketiganya memenuhi semua persyaratan dan saat ini menunggu keputusan DPP Partai Golkar yang sementara menggodoknya.
Mecky Pangalila, kader yang saat ini menjabat Wakil Sekretaris DPD II Partai Golkar Tomohon mengatakan, untuk menentukan siapa yang akan menjadi Ketua DPRD Tomohon, DPP harus berkoordinasi dengan DPD II Partai Golkar Tomohon.
”Yang paling tahu kondisi di Kota Tomohon adalah DPD II, bukan siapa-siapa. Apalagi menatap Pilkada tahun 2020 di Kota Tomohon, salah tentukan pimpinan dewan pasti akan berpengaruh,” tukasnya seraya menambahkan optimis yang akan ditentukan oleh DPP adalah yang terbaik yang sinergi dengan Ketua DPD II atau Pemerintah Kota Tomohon supaya pemerintahan dan pembangunan akan berjalan baik.
Senada diungkapkan para Ketua Partai Golkar Kecamatan di Tomohon seperti Billy Parera Ketua Partai Golkar Kecamatan Tomohon Selatan, Jack Malonda, Ketua Partai Golkar Kecamatan Tomohon Timur dan Andre Tololiu, Ketua Partai Golkar Kecamatan Tomohon Barat.
Mereka meminta agar penentuan Ketua DPRD Tomohon dikoordinasikan secara baik dengan DPD II Partai Golkar Tomohon.
”Golkar di Tomohon telah memberikan dampak besar bagi Golkar Sulut maupun secara nasional. Dari sebelumnya 7 kursi di DPRD, kini naik menjadi 10 kursi atau 50 persen kursi di DPRD Tomohon,” tukas ketiganya. (ark)
