SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven Kandouw, meresmikan ruang layanan bersama (co-location) Kemeterian Keuangan Sulut, yang terletak di lantai satu Gedung Keuangan Negara Manado, Senin ( 17/07/2017).
Dalam sambutannya, Kandouw menyatakan adanya ruang layanan bersama ini, secara komprehensif menyediakan layanan terkait fungsi perbendaharaan, kekayaan negara dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan, dan semua untuk pelayanan kepada masyarakat.
“Atas nama pemerintah Sulut, mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Sulawesi utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utarat (Suluttenggomalut,red) dan segenap jajaran Kementerian Keuangan Sulut, yang telah menghadirkan terobosan besar dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja ini,” ujar Kandouw.
lanjutnya, hadirnya ruang layanan bersama ini akan dapat mempercepat dan mengefisienkan cara kerja kita, masyarakat dan satuan kerja akan terbantu, hendaknya kedepan dapat diinisiasi untuk penambahan jenis layanan bersama ini misalnya di bidang perpajakan dan lain-lain, sehingga nantinya masyarakat mendapatkan berbagai layanan dari kementerian keuangan hanya dalam satu atap.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara Dodi Iskandar mengatakan grand launching co -location Tahun 2017 antara Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tenggah, Gorontalao dan Maluku Utara dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sulut adalah tahapan implementasi kayanan bersama dengan target mewujudkan integrasi informasi dan teknologi layanan bersama melalui portal layanan bersama.
“Kami berharap agar para pihak dapat menjalankan fungsi dan peran masing-masing untuk mendukung Co-Location sebagai bagian dari reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan kementerian keuangan , sehingga diharapkan keseimbangan fiskal dapat terjaga melalui pendapatan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas dapat terwukud, mari kita kelola aset dan keuangan negara demi kesejahteraan bangsa dan Negara,” terang Iskandar.
Sementara itu, Sekretaris Perbendaharaan Negara Haryana menjelaskan dasar hukum keputusan Menteri Keuangan Nomor 669/ KMK.01/2015 sebagaimana duubah terakhir dengan KMK.83/ KMK.01/2016 tentang layanan bersama terkait dengan pelaksanaan fungsi perbendaharaan kekayaan negara, keuangan negara lainya di daerah telah diimplementasikan layanan bersama oleh Direktorat Jenderal Perbendahaaran (DJPB) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), bahkan juga meliputi Direktorat Jenderal Pengelolan Pinjaman dan Resiko (DJPPR) serta Setjen Kemenkeu dalam hal LPSE.
“Untuk pertama kalinya pada tanggal 8 Juli 2015 telah dilaksanakan launching layanan bersama di Surabaya yang kemudian diresmikan Menteri Keuangan pada tanggal 23 oktober 2015 dalam rangkaian acara roadshow transformasi kelembagaan di Surabaya,” teragnya.
Ia menambahkan, manfaat dan implementasj kayanan bersama adalah meningkatkan sinergi antara DJPB, DJKN dan DJPPR serta Kemenkeu yang mencerminkan wajah kementerian keuangan didaerah, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu dan biaya khususnya untuk satuan kerja, proses kerja akan lebih cepat yang dapat membuat pegawai lebih nyaman dalam bekerja serta produktivitasnya menjadi tinggi dan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai karena dibekali dengan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan jenis layanan yang diberikan.
“Besar harapan kami layanan bersama yang dilaksanakan di provinsi sulut dapat membawa manfaat bagi satuan kerja,stakeholder serta masyarakat umum,” tukas Haryana.
Turut hadir pada acara peresmian tersebut, Assisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Jhon Palandung, Kepala Perwakilan Keuangam Sulut Sulaimansyah, Kepala Kanwil Dirjen Kekayaan Negara Sulutenggo Malut Ferdinan Lengkong, dan Kepala Kanwil Pajak Dionisius Lukas Hendrawan, dan Jajaran Forkopimda Sulut, serta tamu undangan lainnya. (ton)
