SULUT, (manadotoday.co.id) – TP-PKK Sulawesi Utara (Sulut) sosialisasikan Peraturan Perundang-undangan Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, yang digelar di ruang F.J. Tumbelaka kantor gubernur Sulut, Kamis (26/10/2017).
Dalam sambutan Ketua TP-PKK Sulut Ir. Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan yang diwakili Wakil Ketua Bidang Pokja I Zubaidah Albugis, menjelaskan, hingga kini masih ada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin mulai dari ringan, sedang hingga berat sebagai konsekuensi mengabaikan peraturan saat menghadapi proses perceraian dari rumah tangga PNS yang bersangkutan.
Oleh karena itu, PKK Sulut berharap agar pejabat di setiap perangkat daerah yang berwenang dapat lebih selektif dalam memperoses ijin perceraian yang diajukan PNS dan lebih mendorong terjadinya mediasi.
“Utamakan lebih dahulu proses mediasi perdamaian antara kedua belah pihak (suami dan isteri) yang berperkara sebelum menerbitkan administrasi perceraian sebagaimana yang diamanatkan peraturan,” ujar Zubaidah mengutip sambutan Ibu Rita.
Selain masalah perceraian, menurut Ibu Rita, bagi PNS yang mengajukan perkawinan juga dituntut untuk memahami dan mengikuti prosedur ijin pengajuan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ditempat yang sama, Kepala BKN Kantor Regional XI Manado, English Nainggolan, menjelaskan, pemerintah telah mengatur PNS yang mengajukan perkawinan dan perceraian berdasarkan PP 10 tahun 1983 jo PP 45 tahun 1990 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
“Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan,” ujarnya
Nainggolan menuturkan, asas perkawinan adalah seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri mempunyai seorang suami (asas monogami) dan pengadilan dapat memberi ijin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan juga bagi PNS yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukan kepada pejabat, selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan berlangsung.
Sementara itu, Kepala BKD Sulut, Femmy Suluh, berharap para pejabat tata usaha administrasi di lingkup Pemprov Sulut dapat memahami dan mensosialisasikan kembali kepada PNS di SKPD masing-masing. (ton)
