SULUT, (manadotoday.co.id) – Berhasilnya implementasi dari kebijakan pemberian kompensasi yang adil bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Provinsi Sulut ditentukan juga THL itu sendiri, bukan hanya objek pasif dari kebijakan, namun juga subjek aktif yang turut menentukan proses berjalannya kebijakan ini.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulut, Femmy Suluh, ketika membacakan sambutan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen pada kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Kesehatan dan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Tenaga Harian Lepas (THL) di Lingkungan Pemprov Sulut, yang digelar di ruang Mapalus kantor gubernur, Selasa (28/2/2017).
Dikatakan Suluh, SDM merupakan aset yang penting dalam suatu organisasi. Maka diperlukan pengelolaan SDM yang baik, terencana, fokus dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan SDM yang memiliki kualitas, berkompetensi dan tangguh dalam melaksanakan visi dan misi organisasi, dan untuk kemajuan Sulut.
Lanjutnya, sebagai wujud pengelolaan SDM di lingkungan provinsi sulut khususnya THL, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pembayaran tunjangan asuransi kesehatan oleh BPJS Kesehatan dan Tunjangan Asuransi Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan dalam pemberian kompensasi yang adil bagi THL sebagai wujud penghargaan dan imbalan atas Kinerja yang telah dicapai, sekaligus memotivasi dan memberdayakan agar semakin berkompeten dalam pelaksanaan tugas.
“Oleh karena itu, peserta sosialisasi lebih khusus para THL lingkungan provinsi sulut untuk memberikan perhatian penuh dan fokus terhadap substansi materi yang akan disampaikan dan jangan malu untuk bertanya,” kata Suluh. (ton)
