Sekdaprov Silangen Minta Sinergitas Pemkab/Pemkot Atasi Persoalan Kemiskinan di Sulut

Rakor Penanganan Fakir Miskin Tahun 2021

SULUT, (manadotoday.co.id) – Sekdaprov Sulawesi Utara (Sulut) Edwin Silangen meminta sinergitas pemerintah kabupaten dan kota di Sulut, untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Sulut. Hal itu disampaikannya, ketika membuka rapat koordinasi (rakor) penanganan fakir miskin tingkat Provinsi Sulut Tahun 2021, yang dilaksanakan di Manado, Selasa (19/1/2021).

Sekdaprov Sulawesi Utara, Edwin Silangen, kemiskinan di Sulut,
Sekdaprov Sulut Edwin Silangen ketika membuka rakor penanganan fakir miskin tingkat Provinsi Sulut Tahun 2021.

Menurut Silangen, pelaksanaan rakor ini penting untuk mencapai hasil optimal dalam penanganan fakir miskin.

“Pembangunan sinergitas lewat koordinasi antara provinsi, kabupaten dan kota, penting untuk atasi persoalan fakir miskin yang ada di Provinsi Sulut ini.

Dijelaskan Silangen, angka kemiskinan di Sulut melihat tren dari 2016-2019, mampu ditekan. Namun, situasi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020 berdampak pula pada peningkatan jumlah fakir miskin yang dialami daerah lainnya di Indonesia.

“Kalau kita catat sampai dengan akhir tahun 2020, pasti terjadi peningkatan karena kita semua sedang menghadapi situasi pendemi Covid-19 ini,” terangnya.

“Dimana gerak perilaku kegiatan baik pemerintah maupun masyarakat berinteraksi satu dengan yang lain, dilakukan pembatasan sehingga aktivitas ekonomi sebagian besar mengalami stagnan. Kita bersyukur dengan stimulus yang dilakukan pemerintah pusat melalui bantuan sosial ini kemudian bisa menggenjot lagi bagaimana mempertahankan masyarakat yang ada digaris bawah kemiskinan ini tidak jatuh lebih dalam lagi,” terangnya.

Silangen menerangkan, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat memerlukan verivikasi dan validasi data yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota karena terjadi perubahan data terpadu kesejahteraan sosial.

Silangen menambahkan, jajaran Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota bersama bank Himbara, diminta berupaya ditahun 2021 ini sudah bisa melakukan verifikasi dan validasi data, karena data yang sudah terverifikasi ini berpengaruh terhadap bantuan sosial baik yang dikucurkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional diantaranya dari Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial sembako dan bantuan sosial tunai di tahun 202 melanjutkan program Presiden Joko Widodo dari tahun 2020 yang lalu sehingga kita bisa menekan angka kemiskinan oleh karena pengaruh pandemi Covid-19 ini.

“Rapat koordinasi ini harus kita optimalkan sebagai wadah penyelarasan kembali terhadap kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, serta mengumpulkan informasi, dan menghasilkan berbagai rekomendasi yang dapat diimplementasikan kedepan,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Sulut Rinny Tamuntuan dalam laporan kegiatannya mengatakan, tujuan pelaksanaan Rakor ini adalah untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan bantuan sosial penanganan fakir miskin di Sulut tahun 2020, terutama yang menyangkut bantuan sosial berupa PKH, program sembako dan bantuan sosial tunai. (ton)

Leave A Reply

Your email address will not be published.