SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven O.D. Kandouw atau OD – SK mendampingi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada kegiatan family gathering Program Keluarga Harapan (PKH) dan wisuda Keluarga Penerima Manfaat (KPM) graduasi mandiri, yang dilaksanakan di Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (19/11/2019).
Nampak hadir juga pada kegiatan itu, istri Mensos Grace Batubara, jajaran Forkopimda Sulut, Sekdaprov Edwin Silangen, Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny Tamuntuan, dan para pejabat Kemensos.
Diketahui sebanyak 5.856 masyarakat Sulut tahun 2019 masuk dalam graduasi mandiri dari total 98.220 KPM PKH tahap I, dan berkurang menjadi 92.364 KPM di tahap IV.
Penurunan jumlah KPM PKH itu mendapat apresiasi dari Mensos Juliari. Menurut dia, hal ini tak lepas dari peran Gubernur Olly Dondokambey kepada masyarakat di daerahnya.
“Saya tidak pernah melihat pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyatnya seperti Pak Olly Dondokambey,” ujarnya dihadapan 5000 KPM yang memadati lokasi acara.
Dikatakan Mensos Juliari, semakin berkurangnya masyarakat yang menerima program bantuan sosial menunjukan keberhasilan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menjungjung tinggi rasa keadilan.
“Saya tidak pernah melihat pak Olly di dalam kesehariannya memilih-milih dalam menolong seseorang. Saya sudah merasakannya sendiri. Sulut sangat beruntung punya gubernur seperti Pak Olly Dondokambey,” ucapnya.
Sementara Gubernur Olly dalam sambutannya, mengapresiasi keberhasilan Program PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulut. Olly pun mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kemensos dan Dinas Sosial Sulut yang telah optimal menjalankan program tersebut di Bumi Nyiur Melambai.
“Harus diakui bahwa sedikit banyak Program Keluarga Harapan telah membawa perubahan besar bagi masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Utara. Mulai dari keluarga yang dapat memulai usaha secara mandiri, keluarga yang mendapat pembekalan dan ilmu baru untuk belajar mandiri, hingga keluarga yang mampu mengantarkan anak-anaknya sekolah ke jenjang paling tinggi,” terangnya.
Disampaikan Olly, keberhasilan PKH ini tak lepas dari peran seluruh unsur pelaksana PKH, termasuk KPM PKH di daerah.
Olly menambahkan, ada beberapa hal yang menunjang keberhasilan PKH, antara lain kontrol dan bimbingan yang ketat kepada KPM serta adanya faktor pendorong atau pengungkit yang kuat dari KPM untuk berusaha “move on” dari kemiskinan.
Lanjut Olly, pelaksanaan PKH di Sulut sejauh ini terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS, kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2018 berada pada angka 7,66 persen mampu ditekan dari sebelumnya berada pada angka 8,20 persen di tahun 2016.
“Kesenjangan pendapatan antar wilayah di Sulut juga relatif rendah yang ditunjukkan dengan angka gini ratio sebesar 0,372,” imbuhnya.
Sementara Kepala Dinas Sosial Sulut Rinny Tamuntuan menjelaskan, program PKH di Sulut bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, membantu mengurangi beban masyarakat, memutus rantai kemiskinan antar generasi, memberi pangan dan gizi, menghilangkan kesenjangan dan keterasingan sosial.
Disampaikan Tamuntuan, jumlah KPM Sulut di tahap IV ini mencapai 92.364 KPM dengan total bantuan yang akan disalurkan sebesar Rp. 52.133.700.000.
Tamuntuan menambahkan, Pemprov Sulut menganggarkan dana sharing untuk KPM PKH pada tahun 2019 sebesar Rp. 1.228.000.000 atau meningkat dua kali lipat dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 517 juta. (advetorial)
