Merasa Diperlakukan Tak Adil oleh Sehan Lanjar, Puluhan Warga Boltim Mengadu ke OD-SK

 Sehan Lanjar,Bolaang Mongondow Timur, Boltim,  Buhari Latodjo
Demo puluhan warga Kabupaten Boltim di lobi Kantor Gubernur Sulut

SULUT, (manadotoday.co.id) – Merasa diperlakukan tidak adil, puluhan warga Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), mengadu ke Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw (OD-SK), lewat aksi demo yang digelar di kantor gubernur Sulut, Senin (23/5/2016).

Warga yang mengaku pendukung PDIP saat pemilihan kepala daerah (pilkada) Boltim dan Pilkada Sulut lalu, berharap OD-SK memperhatikan nasib mereka yang dianggap Bupati Sehan Landjar, bukan lagi sebagai warga Boltim.

Koordinator Lapangan Aksi Demo tersebut Buhari Latodjo didampingi Subrata Korompot, mengatakan, sekitar 22 ribu masyarakat Boltim, tidak lagi mendapatkan layanan dari Pemkab Boltim. Bukan hanya itu, mereka pun kecewa terkait pernyataan dari Bupati Sehan Lanjar, yang mengatakan jika masyarakat yang tidak memilihnya akan berpuasa, sementara yang mendukung dirinya pada pilkada lalu akan menjadi penguasa.

“Harunya seorang pemimpin yang dipilih masyarakat tidak lagi memandang perbedaan pilkada waktu lalu. Dia (Seha Lanjar) harus merangkul kami masyarakatnya untuk bersama-sama membangun Boltim,” ujar Latodjo.

Pada aksi demo itu, warga pun menyatakan mereka tidak akan membayar pajak selama lima tahun kedepan.

BACA JUGA:

Koleksi 31 Penderita DBD, Dinkessos Tomohon Aktifkan Fogging

Pemberian Gaji 14 ASN di Minahasa Tunggu Juknis

Jumlah Kendaraan di Sulut Meningkat

Soal Batas Wilayah, Gubernur Sulut akan Panggil Bupati Minahasa dan Walikota Tomohon

Limbah Usaha Sektor SDA di Sulut Jangan Sampai Rusak Kelestarian Lingkungan

“Orang Dekat” Gubernur Sulut Diduga Pecah

“Aksi kami ini, untuk meminta kepada gubernur dan wakil gubernur (OD-SK,red) memperhatikan nasib kami, apalagi kita ini merupakan bagian dari masyarakat Sulut,” tandas Latodjo.

Dalam tuntutan pendemo di aksi tersebut, meminta OD-SK melindungi sebagian masyarakat Boltim yang sempat berbeda pandangan politik saat pilkada lalu yang sudah tidak dianggap lagi Bupati Sehan Lanjar.

Bahkan, pendemo menuntut OD-SK memberhentikan Sehan Lanjar sebagai Bupati saat ini karena diduga banyak pelanggaran, diantaranya, melakukan pemberhentian dan mutasi beberapa pejabat yang tidak sesuai aturan dan undang-undang. Bahkan sejumlah honor daerah diberhentikan dengan alasan berbeda pandangan politik.

Sayangnya, aksi demonstrasi tersebut dilakukan saat OD-SK dan sebagian pejabat tidak berada di tempat. Setelah menunggu, Kepala Biro Hukum Glady Kawatu mewakili Gubernur Dondokambey menerima perwakilan para pendemo tersebut.

Dihadapan para pendemo, Kawatu mengatakan bahwa pemprov mengapresiasi sikap dari masyarakat Boltim yang telah berani menyampaikan aspirasi.

“Sebelumnya kami meminta maaf atas nama Pemprov, karena gubernur dan wagub sementara tugas luar. Tentunya kita akan menindaklanjuti aspirasi tersebut, namun masyarakat tetap diminta menjaga suasana serta keamanan di Boltim tetap kondusif,” terang Kawatu.

Ia menambahkan, soal laporan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah Boltim, Pemprov Sulut akan menyuratinya untuk meminta klarifikasi mengingat dalam pengambilan keputusan wajib mendengarkan keterangan dua belah pihak. (ton)