SULUT, (manadotoday.co.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) melakukan sosialisasi Panduan Pencegahan Korupsi Bagi Dunia Usaha di Provinsi Sulut, Kamis (22/8/2019).
Kegiatan yang dilaksanakan di ruang C. J. Rantung kantor gubernur itu, dibuka Sekdaprov Sulut Edwin Silangen.
Dalam sambutannya, Silangen mengapresiasi jajaran KPK yang secara periodik mendampingi Pemprov Sulut dan pelaku usaha dalam upaya pencegahan Korupsi. Menurutnya, sosialisasi pencegahan korupsi dapat memperkuat komitmen bersama secara konsisten mewujudkan kondisi prilaku yang baik bagi penyelenggaraan pemerintah, daerah dan pelaku usaha demi kesejahteraan masyarakat Sulut.
“Yang dibutuhkan bukan hanya mendengar tetapi yang paling penting kita praktekan lebih khusus di bidang pengadaan barang/jasa dan perizinan yang rentan dengan penyuapan,” ujarnya.
Lanjut Silangen, pihaknya meyakini dengan berjalan pada koridor yang benar dengan memperhatikan regulasi-regulasi yang sudah disosialisasikan akan mewujudkan indeks persepsi korupsi yang rendah di Sulut.
Sebelumnya, Penasehat KPK Budi Santoso mengatakan, sosialisasi dilakukan dalam rangka mencegah korupsi di sektor swasta dengan memberikan Informasi kepada pelaku usaha mengenai panduan pencegahan korupsi di dunia usaha, dan regulasi-regulasi terkait tindak pidana korupsi termasuk pertanggungjawaban tindak pidana oleh korporasi.
Sementara Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulut Hangky Gerungan, mengatakan, dilihat dari kerangka acuan KPK, sebanyak 80 persen kasus yang ditangani oleh KPK melibatkan sektor usaha. Selain itu, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan regulator untuk terlibat aktif dalam upaya pencegahan korupsi.
Hadir pada kegiatan itu, para Pejabat Pemprov Sulut, jajaran perbankan dan pelaku usaha di Sulut. (ton)
