“Humas Pemerintah Harus Profesional”

SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Budi Susilo Soepandji, menegaskan, bagian Hubungan Masyarakat (Humas) di organisasi pemerintahan, harus lebih profesional. Menurut Soepandji, profesional yang dimaksud yakni humas harus mampu melakukan komunikasi publik secara profesional, proporsional, memberikan pencerahan, pemberdayaan dan edukasi sesuai nilai-nilai kebangsaan.

“Dalam perspektif ketahanan nasional, humas pemerintah perlu mengembangkan pola pikir, sikap dan tindak. Humas adalah ujung tombak dan garda terdepan dalam mengkomunikasikan program dan kebijakan pemerintah,” ujar Soepandji, pada kegiatan yang digelar Lemhanas bekerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas).

Pada kegiatan mengambil tema “Efektivitas Peran Humas dalam Implementasi Inpres Nomor 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik guna Mewujudkan Ketahanan Nasional” tersebut, Pemprov Sulut mengutus dua pegawainya yakni Ivan Besouw dan Clief Wangke.

Pada kesempatan itu, Lemhanas memandang pertemuan ini sebagai momentum strategis. Sebab, humas merupakan organ inti organisasi yang berperan vital dan strategis bagi kemajuan suatu organisasi modern. “Humas senantiasa diingatkan kembali atas tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Humas pemerintah harus mampu mengirimkan pesan pemerintah atau narasi tunggal secara efektif, karena masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap kinerja pemerintah. Era keterbukaan informasi juga menuntut humas pemerintah untuk mampu melayani, mengelola dan mempermudah akses informasi publik,” terang Soepandji lagi.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudi Antara ketika memberikan materinya, mengatakan praktisi Humas pemerintah adalah agen perubahan yang mampu menjadi ujung tombak dalam meningkatkan nasionalisme masyarakat, serta mensosialisasikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berwawasan kebangsaan.

“Dalam perspektif ketahanan nasional, kehumasan pemerintah perlu mengembangkan pola fikir, pola sikap dan pola tindak humas pemerintah, serta memahami pentingnya penguatan wawasan kebangsaan masyarakat luas melalui perubahan paradigma dan mindset humas pemerintah yang sinergis, adaptif dan professional.

Selain itu, humas pemerintah harus mampu mengkomunikasikan dan menjembatani kebijakan pemerintah guna mewujudkan ketahanan Nasional yang tangguh,” terangnya. Sekadar informasi, Bakohumas merupakan forum koordinasi dan kerja sama antar humas pemerintah dari lembaga pemerintah, negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bakohumas juga wadah integrasi dan sinkronisasi kegiatan humas pemerintah untuk melayani dan mengelola informasi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut dihadiri humas dari 128 instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Selama 3 hari peserta mendapatkan sejumlah materi terkait ketahanan nasional dan kehumasan, diskusi serta simulasi mengenai teknis humas dalam penyampaian narasi tunggal sesuai Impres nomor 9 tahun 2015. (ton)