MANADO, (manadotoday.co.id) – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Minahasa Tenggara tahun anggaran 2018, secara resmi disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), diserahkan Wakil Bupati (Wabup) Joke Legi.
Dijelaskan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Minahasa Tenggara Mecky Tumimomor, penyampaian LKPD sudah sesuai dengan waktu yang dimintakan.
“Jadi penyampain LKPD Mitra tahun 2018 sudah sesuai waktu yang dimintahkan oleh BPK,”kata Mecky saat mendampingi Wabup pada penyerahan LKPD dikantor BPK, Jumat (29/3/2019).
Ia mengungkapkan, laporan keuangan ini telah disusun sejak bulan Januari sampai Februari oleh masing-masing perangkat daerah.
Setelah itu, laporan tersebut diteruskan ke Inspektorat kabupaten pada akhir Februari untuk direview, dan melakukan koreksi.
“Pada bulan Maret dilakukan konsolidasi LKPD dan finalisasi, dan selanjutnya diserahkan laporan keuangan yang berisi laporan realisasi, operasional, neraca, perubahan ekuitas, perubahan saldo, anggaran lebih, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan,” ujarnya.
Selain itu disampaikan juga analytical review terhadap laporan keuangan kepada pihak BPK.
Sementara itu, Wakil Bupati Drs Joke Legi yang mewakili Bupati James Sumendap, menyampaikan apresiasi kepada tim penyusun LKPD, yang telah bekerja keras dan berkolaborasi dengan baik sehingga Minahasa Tenggara bisa merampungkan laporan LKPD tepat waktu.
“Sinergi ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih atau good clean governance. Dan tim penyusun LKPD mampu bekerja dengan sangat baik,” kata Joke.
Ia berharap sinergitas tersebut bisa menjadikan Pemkab Minahasa Tenggara mendapatkan opini WTP untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2018.
Sementara itu, Kepala Bidang Akuntasi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Halens Ole menambahkan, laporan yang diserahkan sudah melewati tahapan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
“Jadi ini sudah sesuai dengan asersi tentang keberadaan atau keterjadian, asersi tentang kelengkapan, asersi tentang hak dan kewajiban. Selain itu asersi tentang penilaian atau alokasi, serta asersi tentang penyajian dan pengungkapan,” jelasnya.
“Jadi Rencana LKPD Lengkap akan diserahkan langsung oleh Bupati pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019,” tutur Ole.
Dia pun mengaku, dengan pengawalan dan arahan dari Bupati, seluruh laporan keuangan perangkat dapat diselesaikan secara mandiri, yang juga melibatkan pendampingan dari bidang aset, serta para akuntan pada bidang akuntansi.
Pada Laporan Konsolidasian tingkat SKPKD, laporan keuangan tersebut langsung di tangani oleh delapan tenaga akuntan antara lain Nita Maringka, SE, MM, Deo Tompudung, SE, Frily Rogahang, SE, Hani Onsu, SE, Allen Pontoh, SE, Reynold Sahensolar, SE, Michael Manawan, S.Kom.(ten)
