“Dari hasil pertemuan kita langsung memeriksa proses pemeriksaan yang dilakukan, dan saya perintahkan semua SKPD dapat proaktif dengan tim pemeriksa dalam kelengkapan dokumen-dokumen,” ujar Kandoli.
Menurutnya berdasarkan penyampaian dari Ketua BPK-RI memintakan agar pelaporan LKPD yang berbasis akrual dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik.
“Selain itu kita juga dituntut dapat bisa meraih opini WTP dalam pemeriksaan LKPD nanti. Makanya saya mintakan semua SKPD dapat memberikan pelaporan yang lebih baik dan dapat bekerja lebih keras agar kita dapat WTP,” ujarnya.
Sementara itu menurut Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Humas (Tapemhum) Novi Raco SSos kegiatan Wabup tersebut merupakan keseriusan dari kepala daerah untuk menindaklanjuti setiap pemeriksaan dari BPK di Minahasa Tenggara (Mitra).
“Jadi, dokumen-dokumen yang dimintakan oleh BPK, termasuk pemeriksaan aset dan penyelesaian pajak daerah agar dapat segera dituntaskan seperti penyelesaian objek pajak by name by address,” kata Novi saat mendampingi Wabup dan Sekda di Kantor BPK-BMD. (ten)