Sidak KTP di Kebun Raya Ratatotok, Ratusan Warga Luar Mitra Dipulangkan

received_752368515591066RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Pemerintah Kabupaten Mitra bekerja sama dengan TNI/Polri gelar sweeping KTP selama dua hari di wilayah Kebun Raya atau di eks Newmont di wilayah Ratatotok.

Dari hasil sweeping tersebut Pemkab Mitra memulangkan ratusan warga luar daerah.

Dikatakan Asisten Satu Setdakab Mitra, Jani Rolos, hal ini dilakukan untuk meminimalisir dan mencegah konflik sosial yang mungkin terjadi di daerah pertambangan ilegal di wilayah Kebun Raya Ratatotok.

“Kebun raya saat ini dominan dikuasai penambang tanpa izin sehingga, kami melakukan sweeping KTP di sejumlah titik, di antaranya pintu masuk kebun raya hingga ke Nibong yang banyak didapati aktivitas tambang ilegal. Ini dilakukan agar meminimalisir konflik sosial yang mungkin terjadi,” ungkap Jani Rolos.

Bahkan dikatakannya, dari sekitar ratusan warga luar yang dirazia, pihaknya telah memberikan pembinaan dan memulangkan mereka kembali ke daerah asal.

“Dalam razia kami mendapati ratusan warga luar. Jadi para pendatang yang kurang jelas atau warga luar langsung diberikan pembinaan, pengarahan, dan dipulangkan ke tempat asal mereka,” pungkas Jani Rolos.

Demikian dengan warga Mitra sendiri yang ditemukan dalam giat tersebut, pihaknya juga melakukan pendekatan persuasif dan menyarankan mereka untuk menghentikan aktivitas tambang ilegal di wilayah kebun raya.

“Kami juga sarankan agar tidak ada warga Mitra yang melakukan aktivitas pertambangan di Kebun Raya. Selain itu, untuk keamanan kami juga melakukan operasi senjata tajam dan miras,” ujarnya.

Ke depan, pihaknya telah menginstruksikan agar di desa ada pos untuk pengecekan para pendatang.

Tindakan ini juga untuk bertujuan mengamankan aset negara dan aset pemerintah, sesuai dengan surat Kementerian Kehutanan Nomor 175 Tahun 2014, di mana diperuntukkan kawasan hutan tertentu, di dalamnya adalah kebun raya Megawati Soekarnoputri.

Aksi kali ini juga melibatkan unsur TNI-Polri, dan Sat Pol PP, serta jajaran pemerintah desa setempat.(ten)