RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), mulai melakukan pemeriksaan fisik pada Rabu (11/4/2018), dengan sasaran pertama pihak auditor adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud).
Ketua Tim Pemeriksa BPK di Mitra Bagus Sinardi, menyatakan dalam rapat dengan Pemkab Mitra waktu lalu bahwa agenda telah disusun. Agenda pemeriksaan fisik sudah akan dilakukan pada Rabu (11/4/2018), dimulai dari Dinas PUTR, selanjutnya Disparbud hingga akhir pekan nanti.
“Jadi untuk pekan berjalan ini kita akan memulai pemeriksaan fisik di dua instansi yang ada yakni Dinas Pekerjaan Umum (PUTR) dan Pariwisata (Disparbud),” kata Sinardi.
Menurutnya, ada dua surat tugas yang dikantongi tim yang beranggotakan tiga orang tersebut, yakni surat tugas pemeriksaan dan surat tugas pendampingan pemeriksaan, sekaligus membeberkan sejumlah poin agar mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dua tahun berturut-turut daerah Mitra mendapatkan hasil WTP. Itu bukanlah dari kami (BPK, red) melainkan dari kinerja jajaran pemerintah itu sendiri,” tutur Sinardi.
Dia pun mencontohkan penyetoran ke kas daerah, harus ditindaklanjuti sebaik-baiknya karena masuk dalam penilaian.
“Ada empat item yang dinilai dalam pelaporan keuangan pemerintah untuk mencapai WTP, yakni yang pertama, sistim pengendalian internal pemkab dalam hal pengelolaan maupun penyajian laporan keuangan itu sendiri. Kedua, kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar yang berlaku, ketiga, kecukupan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan dan yang keempat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan,” jelasnya.
Sinardi kemudian menyentil soal peraihan opini Mitra tahun silam yang nyaris tak mendapatkan WTP.
“Untuk tahun lalu hampir saja Mitra tak mendapatkan WTP karena terkait masalah aset. Diharapkan tahun ini kepala satuan kerja jika ada instruksi untuk melakukan koreksi aset, untuk serius memperhatikannya karena menjadi bagian dari penilaian,” tambahnya.
Semntara terkait pemeriksaan BPK, Plt Bupati Mitra Ronald Kandoli, meminta para pejabat untuk tetap tinggal di tempat alias tidak adalah yang keluar daerah.
“Selama pemeriksaan tak ada yang keluar daerah. Standby di tempat. Yang tinggal diluar daerah harus tinggal di tempat, ini dimaksudkan agar tidak terjadi miss communication karena masalah jarak. Saya tekankan lagi, wajib tinggal di Mitra agar ketika dibutuhkan memang ada di tempat,” tegas Kandoli
Dia pun meminta satuan kerja perangkat daerah yang ada agar tetap proaktif.
“Saya menghimbau setiap SKPD untuk proaktif. Apa yang dimintakan harus dipenuhi. Untuk itu diharapkan ada koordinasi setiap instansi, agar target WTP dapat dipertahankan pada pemeriksaan LKPD tahun 2017,”harap Kandoli.(ten)
