AMURANG, (manadotoday.co.id) – Guna memantapkan Reformasi Birokrasi yang profesional dan terwujudnya Tata Kelolah Pemerintahan Yang baik, Bupati Minahasa Selatan Frangky Donny Wongkar melakukan kunjungan kerja di Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Departemen Dalam Negeri (Depdagri), Senin (14/06/2021) belum lama ini.
Kunjungan dengan agenda Rekomendasi Pergantian Pejabat Eselon II , III, dan IV, serta jabatan tambahan Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas, diterima langsung oleh Dirjen Otda Drs Akmal Malik MSi.
“Kunjungan Bupati Minsel Bapak Frangky Donny Wongkar dan rombongan disambut baik Dirjen Otda Drs Akmal Malik MSi, “terang Plt Sekertaris BKD Minsel Sonny Makaenas SSTP.
Bahkan menurut Camat Amurang Barat ini Dirjen Otda Kemendagri memberikan tanggapan positif terkait agenda pertemuan tersebut. Dimana disampaikan Dirjen Otda, untuk rekomendasi pergantian pejabat eselon II harus ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, dan untuk rekomendasi pergantian pejabat esellon III dan IV serta jabatan tambahan untuk kepala sekolah dan kepala puskesmas, hanya sampai ditandatangani oleh Dirjen Otda.
“Dirjen Otda menyampaikan bahwa pihaknya tinggal menunggu surat permohonan dari Pemkab Minsel dan akan ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomendasi. Bukan hanya itu dirinya menyebutkan jika satu atau dua hari kedepan surat permohonan pergantian pejabat eselon III, IV dan jabatan tambahan sudah ada, maka Dirjen akan langsung menandatangani dan mengeluarkan rekomendasi. Jadi tergantung cepat atau lambatnya permohon dari Pemkab Minsel,” terang Makaenas.
Menyikapi pernyataan Ditjen Otda Drs Akmal Malik soal penggantian pejabat, Bupati Franky Wongkar menyatakan akan segera membuat surat permohonan Rekomendasi Pergantian Pejabat esellon III, IV dan jabatan tambahan kepala sekolah dan kepala Puskesmas.
“Soal permohonan rekomendasi penggantian pejabat akan segera ditondaklanjuti,” tandasnya.
Diketahui sebelum melakukan kunker di Ditjen Otda Kemendagri, Nupati FDW dan rombongan sebelumnya melakukan kunker ke kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia di Jakarta, dalam rangka membahas seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama. (*/lou).
