AMURANG, (manadotoday.co.id) – Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) ternyata kurang diminati warga.
Meskipun tergolong sangat murah dan mudah dalam menyediakan berkas, namun program Presiden Jokowi di Tahun 2019 kurang mendapat respon masyarakat.
Sebagaimana diakui oleh Kepala BPN Minsel Deany Keintjem, hingga saat ini baru sekitar 5.000 pemberkasan yang berproses dari 9200 kuota untuk pembuatan sertipikat di tahun 2019.
“Ya dari jata di Kabupaten Minsel untuk pembuatan Sertipikat Tahun 2019 sebanyak 9200 dan baru sekitar 5000 yang berproses. Dari 5000 yang berproses sudah sekitar 2000 yang diserahkan kepada warga,” terang Keintjem belum lama ini.
Padahal menurut Keintjem, pihaknya sudah sangat maksimal dan proaktif dengan menerjunkan petugas di lapangan, agar program PTSL 2019 berhasil memenuhi target.
“Namun sayangnya ada pemerintah desa yang kurang respon. Petuhas kita sudah bolak-balik tapi ternyata ada yang ujung-ujungnya batal. Adapula yang sudah memasukkan kuota 500 bidang tanah untuk dibuat, tapi ternyata hanya sekitar 100 bidang tanah,” ujarnya.
Lanjut dia untuk program PTSL, biaya yang dibebankan kepada warga hanya sekitar Rp 150 Ribu hingga Rp 350 Ribu, sebagaimana SK B 3 Mentri. Demikian juga persyaratan kelengkapan berkas sangat mudah, karena hanya rekomendasi kepemilikan tanah dari hukum tua.
“Untuk biaya pembuatan Sertipikat bukan diberikan ke BPN Minsel. Namun diperuntukan bagi operasional pemerintah desa dalam hal pembuatan sertipikat. Jumlahnya Rp 150 Ribu hingga Rp 350 Ribu, sebagaimana SK Bersama 3 Mentri dan MoU dengan Pemkab Minsel,” terang Keintjem.
Pun demikian Keintjem berharap sisa waktu kurang lebih dua bulan terakhir di Tahin 2019 ini, jumlah kuota sekitar 4 ribuan untuk pembuatan sertipikat pada program PTSL di kabupaten Minsel akan terpenuhi.
“Karena itu komitmen dan kerjasama pemerintah desa sangat diharapkan untuk suksesnya program Presiden RI Jokowidodo di Kabupaten Minsel,” tukasnya. (lou)
