MANADO, (manadotoday.co.id) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Manado meminta pendampingan probity audit dari BPKP Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) untuk pembangunan tahap dua RSUD Kota Manado dengan sumber dana dari PAD sejumlah kurang lebih Rp75,6 miliar.
Kepala Dinkes Manado dr. Ivan Sumenda Marthen mengatakan, transparansi penggunaan dana akan lebih terjamin, karena dengan adanya probity audit ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal melakukan pendampingan mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan RAB dan desain.
“Bahkan pendampingan juga pada tahap pengadaan barang dan jasa, tahap pelaksanaan dan sampai pada penerimaan hasil pekerjaan nanti. Semua akan di-probity oleh BPKP agar pembangunan selesai dengan waktu yang tepat serta miliki kualitas serta mutu yang baik,”jelas dr. Ivan, Selasa (16/2/2021).
Ia berharap, dengan probity audit ini, seluruh pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya terpenuhi dan sejalan dengan aturan yang ada.
“Supaya juga harapan Wali Kota G.S Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Bastiaan untuk menghadirkan RSUD Kota Manado untuk seluruh masyarakat Manado bisa terwujud dengan baik tanpa adanya masalah-masalah dikemudian hari,”tukas dr. Ivan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Sulut Setya Nugraha menjelaskan, probity audit ini merupakan salah satu disiplin ilmu dari audit di mana sejak awal proses suatu kegiatan, dari mulai perencanaan, bidding evaluation, hingga monitoringnya diawasi untuk memastikan semua kegiatan on track, sesuai dengan aturan dan pedomannya.
“Ini akan sulit terlaksana tanpa kerjasama yang harmonis dari semua pihak yang terlibat. Kita harus berkolaborasi guna memastikan perhelatan pembangunan RSUD berjalan dengan baik. Tanpa pengawasan yang ketat, sudah pasti akan terjadi penyimpangan. Selain itu, dengan era keterbukaan saat ini, mustahil semuanya akan bisa disembunyikan,”kata Nugraha.
Sekadar informasi, untuk pembangunan tahap satu RSUD Kota Manado dengan sumber dana dari SMI sebesar kurang lebih Rp86 miliar sudah dalam penyelesain akhir dan saat ini sementara di audit oleh BPK.(ryan)
