Manado Kota Toleran, GSVL: Terima Kasih Rakyatku, Mari Terus Jaga Rumah Besar Manado

Manado Kota Toleran, GSVL: Terima Kasih Rakyatku, Mari Terus Jaga Rumah Besar Manado

MANADO, (manadotoday.co.id) – Wali Kota G.S Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota Mor Bastiaan membuktikan bahwa mereka berdua mampu menjadikan Kota Manado sebagai tempat yang aman serta damai bagi seluruh agama, etnis serta ras.

Ini dibuktikan untuk kesekian kalinya Kota Manado kembali mendapatkan predikat sebagai Kota Paling Toleran di Indonesia.

Manado Kota Toleran, GSVL: Terima Kasih Rakyatku, Mari Terus Jaga Rumah Besar Manado

Dalam acara acara Launching dan Penghargaan Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2020 yang digelar Setara Institute di Jakarta Pusat, Kamis (25/2/2021), Kota Manado menempati urutan 3 Kota Paling Toleran dengan IKT (Indeks Kota Toleransi) 6,200.

Wali Kota G.S Vicky Lumentut usai menerima penghargaan Kota Paling Toleran mengatakan, prestasi tersebut terwujud berkat kerja kolektif pemerintah, rohaniwan dan masyarakat Kota Manado yang terus memelihara hidup rukun, damai serta toleran, tanpa membedakan suku, agama dan ras.

Manado Kota Toleran, GSVL: Terima Kasih Rakyatku, Mari Terus Jaga Rumah Besar Manado

“Hari ini kembali Kota Manado bersama Singkawang, Salatiga dan 7 kota lainnya mendapatkan penilaian sebagai kota dengan nilai toleransi tertinggi di lndonesia oleh Setara lnstitute, lembaga independen yang melakukan riset di 94 kota terhadap praktek-praktek hidup dan regulasi terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di masyarakat,”kata wali kota.

“Terima kasih rakyatku Manado, mari kita terus jaga rumah besar Manado supaya tetap dihuni oleh warga yang cinta hidup rukun, aman dan damai,”sambung wali kota dua periode itu.

Manado Kota Toleran, GSVL: Terima Kasih Rakyatku, Mari Terus Jaga Rumah Besar Manado

Sementara itu, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan, ada 4 variabel untuk IKT, pertama adalah regulasi pemerintah, kedua regulasi sosial, ketiga tindakan pemerintah dan terakhir demografi agama. Dari 4 indikator ini, Setara Institute menurunkannya lagi menjadi bagian yang lebih spesifik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan bobot 10%, kebijakan pemerintah kota tentang toleransi atau non diskriminasi 20%, peristiwa intoleransi atau pelanggaran KBB 20%, dinamika masyarakat sipil 10% kemudian tindakan pemerintah atau pernyataan kepada publik 10%.

“Tindakan pemerintah dalam bentuk tindakan nyata itu 15% lalu demografi yang menggambarkan heterogenitas agama itu 5% kemudian inklusi sosial keagamaan itu 10%,”tukas Naipospos.(ryan)