MENGURANGI dampak Covid-19 terhadap perekonomian, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) terus berupaya membantu kabupaten/kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk memaksimalkan upaya tersebut, pemerintah membangun kerja sama dengan Bank SulutGo yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Kerja sama tersebut diwujudkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Bupati dan Wali Kota se-Sulut dengan Bank SulutGo disaksikan oleh pimpinan KPK RI Nawawi Pomolango.
Wali Kota G.S Vicky Lumentut menyampaikan terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang menaruh perhatian besar pada kabupaten dan kota.
“Terima kasih Bapak Pjs. Gubernur Dr Agus Fatoni dan Korwil KPK Sulut atas upaya yang dilakukan untuk peningkatan PAD Kabupaten dan Kota,” ujar GSVL usai melakukan penandantangan PKS, Rabu (4/11/2020) di Kantor Gubernur Sulut.
Ia berharap, upaya yang dilakukan oleh pemerintah didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Dukungan masyarakat khususnya Kota Manado dapat diberikan dengan cara disiplin menerapkan protokol kesehatan.
“Mari tetap budayakan pola hidup sehat dan bersih. Patuhi protokol kesehatan, disiplin pakai makser, jaga jarak dan cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dengan demikian, kesehatan terjaga dan ekonomi bisa terus jalan,” tukas Wali Kota G.S Vicky Lumentut.
Sementara itu, Pj. Gubernur Sulut Agus Fatoni dalam sambutannya, memberikan apresiasi kepada Bank SulutGo atas sinegritas selama ini baik dalam pengelolaan keuangan, peningkatan PAD, peningkatan perekonomian masyarakat, investasi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi ini sangat membantu dalam mempercepat peningkatan tujuan otonomi daerah,” katanya.
Disampaikan Fatoni, komitmen pemerintah pusat dan daerah selama ini sangat kuat dalam mendorong elektronifikasi transaksi pemerintahan.
“Ini harus kita dukung. Dengan adanya elektronifikasi paling tidak bisa dipastikan anggaran itu bukan hanya terkirim tapi juga diterima dan bisa dapat digunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan otomatisasi data, melakukan otomatisasi pelayanan publik, dan untuk perbaikan kepada layanan masyarakat serta perbaikan reformasi birokrasi,” jelasnya.
“Ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memudahkan dalam monitoring, evaluasi, dan pengawasan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dan berjalan dengan lebih baik lagi,” tambahnya.(lipsus)
