WALI Kota Manado G.S Vicky Lumentut membuka Rapat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diikuti jajaran kepala SKPD dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) lewat zoom meeting di Aula Serba Guna Kantor Walikota Manado, Selasa (15/9/2020).
Dalam sambutannya, Walikota menyebut sebagaimana peraturan presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan menyeluruh, serta sesuai dengan tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan baik di pusat maupun di daerah.
“Penyelenggaraan SAKIP pada tingkat perangkat daerah dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu instansi pemerintah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengelolaan dan pelaporan data kinerja. Kebijakan peningkatan implementasi SAKIP Pemkot Manado di antaranya memastikan target kinerja sebelum pengajuan anggaran, melakukan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja serta review dan evaluasi kinerja. untuk itu harus ada keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Strategis (Renstra), Keselarasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) dan kinerja berorientasi hasil, monitoring dan evaluasi secara berkala, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja,” jelas wali kota.
Lebih lanjut mengenai SAKIP, Ia menyampaikan bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, grafik nilai evaluasi menunjukan peningkatan, dari 51.17 di tahun 2012 hingga 72.25 di tahun 2019, tingkat akuntabilitas kinerja ini meraih predikat “BB” sejak tahun 2017. Tahun depan Pemkot Manado menargetkan predikat “A”.
Untuk memenuhi Target Tersebut, Lumentut meminta jajaran Pemkot Manado untuk lebih berbenah diri secara utuh dan menyeluruh. Dimulai dari sistem perencanaan, penganggaran, hingga sistem pelaporan kinerja. Orientasi kinerja tidak lagi berkutat pada menyusun laporan dan menyerap anggaran, namun lebih daripada itu, menciptakan multiplier effect bagi kemajuan kualitas hidup masyarakat, dan bahwa manfaat kinerja Pemkot Manado harus dapat dirasakan oleh masyarakat.
Untuk itu, ada tujuh upaya yang dapat kita lakukan. Pertama, Menyempurnakan Proses Penjenjangan (Cascading) Kinerja, Perbaikan Struktur Organisasi, Dan Optimalisasi Proses Bisnis Kinerja Utama. Kedua, Menyempurnakan Pohon Kinerja Yang Disusun Di Tingkat Perangkat Daerah. Ketiga, Meningkatkan Rasa Kepemilikan (Ownership) Dan Komitmen Pada Proses Penjenjangan,”
Keempat, Melakukan Identifikasi Crosscutting Untuk Mencapai Kinerja Pemerintah Serta Melaksanakan Program Prioritas Daerah Secara Kolaboratif. Kelima, Seluruh Unit Kerja Merencanakan Kinerja Dan Mempertanggungjawabkan Kinerja Atau Hasilnya Terlebih Dahulu Sebelum Mengajukan Anggaran. Keenam, Melakukan Review Terhadap Program, Kegiatan Dan Komponen Anggaran Secara Berkala Dengan Mengacu Pada Penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (Iku) dan ketujuh, Meningkatkan Kualitas Laporan Kinerja Organisasi Yang Memberikan Analisis Capaian Kinerja Yang Lebih Kompherensif.
“Saya percaya, segenap rekan-rekan jajaran Pemkot Manado dapat berproses lebih baik untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Manado. Dengan Sakip, kita sudah memiliki sistem yang solid. Yang kita butuhkan selanjutnya ialah mempelajari dan memahami sistem tersebut agar dapat menggunakannya bagi kebaikan masyarakat ” tukas Wali Kota G.S Vicky Lumentut.
Turut hadir dalam rapat evaluasi tersebut, Tim evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB untuk Sulawesi Utara, Ibu Hatni (ketua), Paulus Julius Rahakbauw dan Arif Hariyanto (anggota).(lipsus)
