SULUT, (manadotoday.co.id) – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey memimpin Sidang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan KEK Likupang, yang digelar di ruang Jepara Cempaka, Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis (8/7/2021).
Kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan ini, diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut, dan dihadiri Sekdaprov Edwin Silangen, Bupati Minut, Wali Kota Bitung, Kaban Bappeda dan Kadis PMPTSP Sulut.
Pada kesempatan itu, perwakilan PT. Membangun Sulut Hebat (MSH) memaparkan tentang Strategi Pengolahan Lahan di KEK Bitung, dan 19 perusahan dalam area KEK Bitung, yang bergerak dalam bidang usaha logistik, perikanan, perkebunan dan energi.
Sementara Perwakilan PT. Minahasa Permai Resort Development (MPRD) memaparkan perkembangan Pulisan Bay, KEK Likupang yang mengacu pada konsep “Smart and Sustainable Tourism” mengangkat tentang alam dan kebudayaan Sulut.
Sekretaris Dewan Nasional KEK, Enoh Suharto Pranoto menyampaikan beberapa hal hasil evaluasi pembangunan KEK di Sulut.
Menurut Enoh, pertama perlu meningkatkan kinerja manajemen badan usaha di KEK Bitung dalam rangka menghadirkan investasi. Dan kedua, perlu meningkatkan manajemen operasional KEK Likupang sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
“Dewan Nasional merekomendasikan kepada Dewan Kawasan untuk ditingkatkan manajemen operasionalnya sehingga betul-betul rencana aksi itu bisa dilaksanakan sesuai dengan target,” tandasnya.
Gubernur Olly pada kesempatan itu, menyampaikan kondisi pembangunan KEK Likupang sudah hamper 70% selesai.
“Mudah-mudahan akhir tahun ini tuntas semua, sehingga investor akan lebih gampang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya membangun KEK yang ada di KEK Likupang,” ungkapnya.
Olly menuturkan, Pemprov Sulut dan Pemkab Minut sedang gencar mempromosikan KEK Likupang dengan mengadakan beberapa kegiatan. Namun dengan kondisi pandemi ini mengakibatkan banyak hal yang terhambat menyangkut pariwisata.
“Tapi kita tetap optimis menjalankan sesuai protokol kesehatan, sehingga masyarakat dan para investor tetap mengenal di Sulut khususnya di Minaha Utara ada suatu kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata,” sambungnya.
Olly juga menjelaskan perkembangan KEK Bitung. Kata dia, kendala yang dihadapi adalah menyangkut regulasi yang ada di pemerintah pusat.
“Akan lebih mempercepat kalau Pak ketua Dewan Nasional KEK dapat memberikan masukan kepada Menko Perekonomian sehingga regulasi-regulasi bisa lebih mempermudah pembangunannya,” tuturnya.
“KEK Bitung ini menyangkut perhubungan dan perijinan yang ada di DKP dan Kementerian Perdagangan
Tiga hal ini yang kami mohon supaya secepatnya, sehingga KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik. Karena para partner strategis sebentar lagi, walaupun dalam kondisi covid, mereka sudah berkunjung ke Sulut, tinggal kita lakukan “beauty contest” sehingga kegiatan KEK Bitung ini bisa berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Olly menambahkan, Direktur PT. MSH dan PT. MPRD diharapkan untuk dapat berkoordinasi terus dengan pemerintah setempat (Wali Kota Bitung dan Bupati Minut), agar kendala-kendala yang dihadapi dapat segera teratasi dengan baik.
“Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini menjadi tolak ukur untuk mempercepat KEK yang ada di Sulut ini bisa berjalan baik,” tandasnya.
Turut hadir secara virtual dalam sidang KEK itu, para pejabat vertikal di Sulut (Kanwil Bea Cukai, Kanwil Kehakiman dan Imigrasi, Kanwil Pajak), Direktur PT. MSH, Pimpinan MPRD, Asisten I dan II Provinsi Sulut, pejabat Eselon II terkait di lingkup Pemprov Sulut. (ton)
