BITUNG, (manadotoday.co.id) – Bitung telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berbagai persiapan dan program pun terus dimatangkan untuk suksesnya mega proyek yang berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat ini.
Namun begitu, bukan berarti pelaksanaan KEK tanpa masalah. Sebab, ternyata lahan yang akan digunakan untuk proyek, saat ini masih bermasalah. Hal ini sebagaimanan diakui oleh penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Sonny Sumarsono, saat Rapat Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang dilaksanakan di Graha Gubernuran Sulut, Senin (19/1).
“Ya, masih ada kendala sedikit soal lahan KEK terkait dengan masalah sengketa lahan yang rencananya akan diperuntukan untuk KEK,” ujar Sumarsono.
Meski menghadapi berbagai kendala, namun Sumarsono, menegaskan bahwa KEK adalah harga mati yang harus dilaksanakan meskipun menhadapi kendala.
“Saya optimis Pak Wakil walikota Max Lomban mampu menyelesaikan berbagai masalah yang ada di kota Bitung, mulai dari KEK, Pembangunan jalan Tol. Dan tentu Pemprov Sulut siap membantu dan mendukung Pemkot Bitungm dalam mengatasi permasalahan KEK,” katanya.
Menyikapi hal ini, Wakil Walikota Max Lomban menyatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan terlaksananya penerapan KEK Bitung.
“Soal kendala lahan sudah ada titik terang. Pemkot Bitung akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait dan melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat lewat sosialisasi bahkan berbagai penjelasan tentang dampak positif terhadap ekonomi masyarakat jika KEK telah berjalan,” ujar Lomban.
Diketahui pada kesempatan itu, Walikota terpilih periode 2016-2021 memaparkan tentang Evaluasi APBD kota Bitung Tahun 2015. Dimana menurutnya, target pendapatan tahun anggaran 2015, sebesar 725,429,140,000 mampu terealisasi sebesar 99,81% atau 724,062,475,263. Sedangakan Belanja Terealisasi sebesar 93,55% dari target 808,243,760,558 atau sebesar 756,144,170,437. (des)
