BITUNG, (manadotoday.co.id) – Banjir di wilayah Kecamatan Maesa dan Aertembaga yang diduga diakibatkan oleh pembangunan proyek Tol Manado-Bitung ditanggapi serius oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung.
Ramlan Ifran selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Bitung, menguliti kinerja dan dampak atas pelaksana proyek tol tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diikuti masyarakat Kelurahan Pateten Satu, pelaksana Proyek Tol Manado-Bitung dan perwakilan Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung di gedung sidang DPRD Bitung.
“Saya hanya meminta profesionalisme dalam pelaksanaan pekerjaan tol!. Jangan dikarenakan kelalaian dan kurangnya profesional dalam pekerjaan sehingga yang dikorbankan adalah masyarakat,”tegasnya, Kamis (11/02/2021).
Menurutnya, pada prinsipnya masyarakat mendukung program Nasional yang notabene akan membantu pertumbuhan ekonomi bagi Kota Bitung. Namun, yang harus diperhatikan jangan sampai program yang baik ini meninggalkan duka dan bencana bagi masyarakat
“Jangankan wilayah Pateten I yang kita ketahui bersama kontur tanahnya berada di dataran rendah. Namun demikian di wilayah Kakenturan I dan II yang jauh diatas dari Pateten I, juga mengalami hal yang sama seperti warga Pateten I,” tandasnya.
Dirinya pun mempertanyakan bagaimana bisa suatu wilayah dataran tinggi bisa mengalami banjir.
“Setahu saya, proyek ini mempunyai titik-titik resapan air dan ini ada kajiannya! Dan kenapa hal ini harus terjadi? Ini merupakan tanda awas bagi pimpinan proyek, dan sebagai tolak ukur kinerja anak buah di lapangan,” terang pria yang akrab disapa hj. Ollan ini.
Ia menyebut, mengetahui jelas profil dari para pelaksana proyek tol ini, karena 51% saham di perusahaan tersebut adalah milik Pemerintah.
“Ada intervensi Pemerintah dalam pelaksanaan proyek ini, dan ketika pekerjaannya terbengkalai terkait dengan tuntutan terhadap dampak yang dirasakan warga, saya dengan menggunakan dana pribadi akan melaporkan ke Presiden secara langsung,” ujarnya.
“Sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan salah satu staf kepresidenan terkait dengan dampak yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Kota Bitung,” sambungnya.
Sebelum mengakhiri penyampaiannya, dirinya memohon izin kepada pimpinan untuk dapat mengeluarkan rekomendasi atau keputusan terkait dengan RDP yang digelar saat ini.
“Saya inginkan ada langkah kongkrit terkait dengan tuntutan warga terkait dengan dampak yang terjadi saat ini. Agar supaya ketika hal ini terjadi langkanya adalah upaya hukum bukan lagi seperti saat ini,” pungkasnya.(alo)
