JAKARTA, (manadotoday.co.id)–Penghapusan Tenaga Harian Lepas (THL) atau tenaga non PNS di pemerintahan hingga di daerah oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dinilai kurang tepat dan strategis.
Penilaian ini disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) Ir Stefanus BAN Liow MAP dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara.
Stefa–sapaan Ir Stefanus BAN Liow MAP mengatakan, pemerintah pusat bisa saja ‘berdalil’ bahwa surat edaran tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai tindak lanjut dari amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara.
Namun, di saat ini yang masih merasakan dampak dari pandemi covid-19, bahkan potensi krisis ekonomi global, maka adalah kurang bijaksana dan populis jika pemerintah pusat berlakukan penghapusan/pemberhentian tenaga harian lepas atau honor di daerah.
”Ini berpotensi terjadinya peningkatan pengangguran dan kemiskinan yang berdampak pada ekonomi daerah dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat,” kata Stefa.
Untuk menghindari terjadi peningkatab pengangguran, Stefa meminta agar pemerintah pusat tidak memberlakukan penghapusan THL.
Karena untuk menyiapkan SDM tangguh dan hebat, masih membutuhkan THL antaranya guru.
”Serahkan saja kemampuan keuangan dan kebutuhan strategis pemerintah daerah,” kata Senator SBANL seraya berharap pemerintah pusat menyusun aturan seperti penegasan pola rekruitmen dengan pemenuhan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tenaga honorarium/THL harus sesuai UMR.
Stefa kemudian mengusulkan agar secara bertahap merekrut THL menjadi ASN sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
Untuk kemajuan daerah, Stefa mengusulkan jika ada perekrutan THL, adalah penyuluh pertanian, kehutanan, perikanan, kewirausahaan, selain tenaga pendidik dan kesehatan.
”Rekrut sebanyak-banyaknya generasi muda yang berumur produktif dengan memiliki pengetahuan, ketrampilan dan karakter yang baik,” kata Stefa. (ark)
