TONDANO, (manadotoday.co.id) – Bupati Minahasa Ir Royke O Roring M.Si (ROR) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2018 di Rapat Paripurna DPRD Minahasa, Jumat, 29 Maret 2019 di ruang sidang DPRD Kabupaten Minahasa.
Turut hadir Wakil Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Jeffry Korengkeng, SH, M.Si, Asisten Pemerintahan dan Kesra Dr. Denny Mangala, M.Si, Asisten Administrasi Umum Hetty Rumagit, SH,dan Kepala BPN Minahasa Ramilin Sinurat, SH.
Dalam sambutan Bupati mengajak semua yang hadir untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan bimbingan-Nya semua dapat terkumpul di tempat ini.
Bupati berterima kasih dan memberi apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD karena telah menjadwalkan rapat ini.
“Sebagai pimpinan daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat, maka menjadi kewajiban Bupati bersama Wakil Bupati baik secara moral maupun konstitusi untuk mempertanggung jawabkan amanah rakyat Minahasa guna di aktualisasikan dalam pembangunan,” ujar ROR.
Pola pertanggung jawaban ini sangat penting dalam kerangka membangun komunikasi yang sangat efektif dan konstruktif dengan masyarakat Ninahasa yang dipresentasikan oleh lembaga yang terhormat ini. Menurutnya merupakan suatu kebanggaan tersendiri sebab ini merupakan pertama kalinya semenjak dilantik menjadi pimpinan Kabupaten Minahasa pada tanggal 25 September 2018 yang lalu, selaku Bupati menyampaikan LKPJ kepala daerah.
“Ada banyak harapan dan dambaan masyarakat yang digantungkan di pundak Bupati dan Wakil Bupati. Dimana hal ini menjadi parameter bagi masyarakat dalam melakukan control social terhadap kinerja kami dalam memimpin Minahasa,” tutur Bupati.
ROR menyadari bahwa pemerintahan adalah milik masyarakat (people own government) yang harus dikelola untuk kepentingam masyarakat. Karena itu, komitmen dan tekad untuk memberikan nilai tambah positif (positif adding value) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka konsep pembangunan Minahasa adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat. Sehingga program-program pembangunan yang dilaksanakan diupayakan untuk senantiasa dapat menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat Minahasa.
Sejak awal memimpin Minahasa, kami telah meletakkan frame pembangunan melalui RPJMD 2018-2023, dimana program-program pembangunan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran merupakan penjabaran dari tahapan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD tersebut. Dari sisi substansi LKPJ kepala daerah menjelaskan 5(lima) hal pokok yaitu kebijakan umum pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Kita ketahui bersama bahwa tahun 2018 merupakan starting point yang menjadi momentum awal bagi kami untuk mewujudkan visi yang telah kami tawarkan kepada masyarakat, sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023.
Syukur kepada Tuhan, karena ternyata masyarakat Minahasa dapat memberikan respons posutif dan ikut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program-program prioritas yaitu Pemberian Santunan Duka, Pemberian Dokumen Kependudukan pada saat pencatatan sipal, BPJS Gratis bagi masyarakat miskin yang disertai pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur sekalipun hanya sedikit karena kami bertugas hampir di penghujung Tahun 2018. Dan pada tahun ini semua itu telah ditingkatkan lewat program-program pro rakyat seperti Pemberia Seragam Gratis bagi Siswa Baru Kelas 1 SD den Kelas 1 SMP. BPJS Ketenagakenaan bagi seluruh Pekerja Lepas atau Kontrak dan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa, kenaikan gaji guru honorer hingga 300%, Penyelamatan Danau Tondano yang telah menjadi salah satu Denau Prioritas di Indonesia, dan telah disepakati perjanjian dengan beberapa Kementrian Republik Indonesia dalam rangka menopang semua yang dibutuhkan dalam Revitalisasi Danau Tondano.
Di bidang pemerintahan, khususnya berkaitan dengan kerjasama antara lembaga-lembag pemerintahan selang tahun 2018 dapat barlangsung dengan baik dan harmonis. Khususnya hubungan kemitraan antara eksklusif dan DPRD serta seluruh FORKOPIMDA yang senantiasa terpelihara den terjaga dengan baik.
Disisi lain, disadari pula bahwa upaya untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik harus didukung dengan tersedianya aparatur pemerintah yang kapabel dan profesional. Dalam konteks ini, maka reformasi birokrasi menjadi suatu keharusan. Karena Itu. pemerintah kabupaten Minahasa pada tahun ini akan melakukan upaya-upaya reformasi birokrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung disetiap Perangkat Daerah.
Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah maka selang tahun 2018, Pemkab Minahasa telah melakukan langkah-langkah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua elemen yang sudah memberikan dan topangan kepada beliau dalam kemajuan dan keberhasilan di tahun 2018, baik dari anggota DPRD, Forkopimda, jajaran birokrasi, tokoh agama, tokoh masyarakat serta insan pers. Melalui penyampaian LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2018 ini kiranya dapat dibahas oleh DPRD Kabupaten Minahasa guna memperoleh rekomendasi perbaikan bagi penyempurnaan dan perbaikan dalam proses pembangunan kedepan, ” papar Bupati. (rom)
