TOMOHON, (manadotoday.co.id)–Pemerintah Kota Tomohon diduga melakukan pembiaran dan tidak melakukan tindakan terhadap bangunan tak berizin yang memang tidak diperkenankan sesuai aturan beroperasi untuk usaha.
Ini dibuktikan dengan diresmikan dan beroperasinya De Lokon Cafe and Resto yang berlokasi di daerah rawan bencana yang tidak bisa dibangun permanen.
Indikasi ‘direstuinya’ bangunan tak berizin terlihat dari hadirnya Pejabat Pemkot Tomohon yakni Ir Enos Pontororing MSi selaku Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Tomohon.
Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya tentang komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam menegakkan aturan dan memberlakukan aturan yang sama terhadap masyarakat.
”Kami lihat ada pejabat Pemkot Tomohon yang hadir. Padahal, setahu kami bangunan yang diresmikan tak memiliki izin karena berada di lokasi rawan bencana,” ketus sejumlah warga yang meminta namanya tak dipublish.
Jika hal ini berlarut-larut, dikhawatirkan akan berdampak buruk. Sebab, akan banyak yang membuat bangunan permanen di lokasi rawan bencana atau lokasi yang tidak dibolehkan sesuai aturan dengan alasan yang lain boleh.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakot Tomohon Ir Enos Pontororing MSi ketika dikonfirmasi kehadirannya dalam peresmian bangunan tersebut mengatakan mewakili wali kota karena diundang.
Yang namanya berada di daerah rawan bencana lanjut Pontororing, tidak akan dikeluarkan rekomendasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, (BKPRD).
De Lokon itu sendiri berlokasi di kaki Gunung Lokon dan masih berada di daerah rawan bencana sehingga sesuai aturan tidak bisa dibangun secara permanen.
”Jika tidak ada rekomendasi dari BKPRD tentunya semua bentuk perizinan tidak akan diterbitkan,” tegas Pontororing yang saat ini menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tomohon.
Apakah tidak ada langkah dari Pemkot Tomohon soal bangunan tak berizin yang beroperasi? Pontororing mengatakan pasti ada karena yang namanya tidak sesuai aturan akan ada tindakan. (ark)
