DIBAWAH Kepemimpinan Bupati James Sumendap, pengolaan keuangan kabupaten Mitra terus menuju ke arah yang makin transparan. Mulai tahun ini, pelaporan progress pembangunan dan pengelolaan keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Sekolah, hingga Desa, wajib dipaparkan setiap pekan. Tujuannya agar memungkinkan masyarakat untuk mengawasi langsung setiap program dari masing-masing instansi. Sehingga masyarakat bisa mengetahui setiap progress realisasi dari tiap program pemerintah.
“Ini dalam rangka good govenance dan clean governance. Serta semuanya wajib sesuai aturan,” tambah Bupati yang berhasil membawa Mitra meraih opini WTP dalam tiga tahun terakhir.
Sementara itu, penerapan transparansi laporan progress pembangunan dan keuangan di Kabupaten Mitra mendapat tanggapan positif dari pakar Ekonomi Sulut Dr Herman Karamoy, Ak, MSi. Dimana akademisi yang juga menjabat Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Unsrat ini kagum dengan transparansi anggaran di Kabupaten Mitra.
“Karena tranparansi berhubungan dengan akuntabilitas,” kata Karamoy yang sebagai Unsur Pelaksana pengkajian daya saing daerah kab/kota pada sosialisasi Badan penelitian dan pengembangan (balitbang) Sulut, kemarin.
“Mitra menjadi contoh sebagai daerah laporan keuangannya sangat transparan. Sehingga ini wajib ditiruh daerah lain. Bukan hanya di Sulut saja. Namun untuk di Indonesia wajib dilaksanakan hal seperti ini,” jelasnya.
Tranparansi keuangan Pemkab Mitra pun mendapat apresiasi oleh Budi Waluya kepala koordinator unit supervisi KPK RI wilayah IX meliputi Sulut Sulteng Malut dan Maluku.
“Terkait laporan belanja setiap SKPD yang ditempelkan di papan setiap minggu sebagai bagian tranparansi, hal ini kami sangat apresiasi,” ungkapnya.
Dikatakannya, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi inovasi tranparansi dan akuntabel seperti yang diberlakukan di Kabupaten Mitra.
“Ini patut kita dukung dan apresiasi karena tranparansi dan akuntabel ini juga merupakan bentuk pencegahan korupsi,” tandasnya.(advetorial)