TOMOHON, (manadotoday.co.id)—Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon memilih Opsi 1 untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019 yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ini terungkap dalam Video Conference antara Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman SE Ak CA dengan Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Utara dan Gubernur bersama wali kota dan bupati se-Sulawesi Utara Senin (6/4/2020) di Command Center Mal Pelayanan Publik Wale Kabasaran.
Berkaitan dengan tanggap darudat Virus Corona (Cpvid-19), dilaksanakan Work From Home (WFH). Dalam pemeriksaan, setiap kepala daerah diberika 2 opsi oleh BPK.
Opsi 1, sesuai ketetuan BPK yakni pelaksanaan pemeriksaan sesuai surat tugas yaitu 20 hari pihak pemeerintah daerah siap segala konsekuensi sesuai proses pemeriksaan BPK. Sementara Opsi 2, entitas menunda pemeriksaan di mana kepala daerah bersama Ketua DPRD dan BPK sesuai surat keputusan bersama sepakat menunda pemeriksaan, berikut penyerahan audited sesuai kondisi.
Didampingi Sekretaris Daerah Ir Harold V Lolowang MSc MTh, Inspektur Kota Jeane Bolang SH, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Drs Gerardus Mogi, Kepala Dinas Kesehatan Daerah dr Deesje Liuw MBiomed dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Drs Robby Kalangi SH MM, wali kota menyatakan memilih Opsi 1.
‘’Setelah berdiskusi dengan jajaran, kami memilih opsi pertama karena pada 12 Maret 2020 lalu kami telah menyerahkan LKPD un audited kepada BPK dan siap diperiksa oleh BPK dengan datang ke Kota Tomohon. Pemeriksa meminta rekomendasi kesehatan dari Propinsi Sulawesi Utara bahwa tim BPK yang akan datang dalam kondisi sehat dan baik dan semoga pemeriksaan berjalan dengan baik dan lancar,’’ ujar Eman salam Video Conference.
Apa yang dipilih oleh Kota Tomohon, ternyata banyak juga dipilih oleh pemerintah kabupaten dan kota di Sulut, termasuk Provinsi Sulut. (ark)
