Lintas DPRD Minsel “Kuliti” PT Cargill Amurang di RDP

AMURANG, (manadotoday.co.id) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Lintas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dengan PT Cargill Amurang, Selasa (31/7/2018), berlangsung alot.AMURANG, (manadotoday.co.id) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Lintas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dengan PT Cargill Amurang, Selasa (31/7/2018), berlangsung alot.

Berbagai hal ditanyakan sejumlah anggota DPRD menyangkut keluhan masyarakat yakni soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Buruh Bongkar Muat dan anjloknya harga Kopra. Bukan hanya itu program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT Cargill Amurang serta presentase pemotongan harga kelapa , juga mengemuka pada Rapat dengar pendapat tersebut.

Setelah dibuka langsung Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan, salah satu legislator Robby Sangkoy langsung menanyakan alasan kebijakan PT Nalar Cita Waya penyedia buruh bongkar Muat di PT Cargill, meberlakukan PHK bagi karyawan yang sudah sekitar 3 hingga 6 tahun bekerja di perusahan tersebut. Selain itu Sangkoy juga mempertanyakan apakah kebijakan PHK dilakukan sesuai UU No 23 tentang Ketenagakerjaan serta komitmen PT Cargill Amurang, mensejahterahkan Petani di Kabupaten Minsel lewat program CSR dan harga Kopra.

“Komitmen mensejahterahkan masyarakat yang kini tidak lagi nampak dilakukan PT Cargill Amurang, sebagaimana komitmen awal. Buktinya pihak perusahaan terkesan tidak mau memenuhi tuntutan pesangon para buruh. Begitu juga soal harga Kopra yang belakangan terus anjlok dan akibatnya patani dirugikan. Dan jika harga diatur Pasar Dunia, kenapa harga beli PT Cargill di daerah lain berbeda dengan kata lain daerah lain lebih mahal, “ tandas Sangkoy

Senada Ketua Komisi B Toar Keintjem dan anggota DPRD lainnya Joppy Mongkaren juga mempertanyakan komitemn dalam mensejahterahkan masyarakat Minsel. bahkan keduanyapun mempertanyakan soal praktek kontrak kerja antara para penampung dan pihak perusahaan yang ditenggarai berimbas turunnya harga Kopra. Selain itu pemotongan kadar air dewngan prosentasi tinggi sehingga memicu perselisihan antara Petani dan pembeli juga diutarakan keduanya.

Anggota DPRD lainnya Welly Liwe, menilai kehadiran PT Cargill Amurang belum memenuhi harapan masyarakat.

“Jujur saya mau katakan PT Cargill tidak memenuhi ekspektasi masyarakat Minsel, karena disinyalir hanya menguntungkan pihak perusahaan. Buktinya harga Kopra anjlok yang akhirnya membuat masyarakat menjerit,” tandasnya.

Sementara itu perwakilan PT Cargill Amurang dalam agenda RDP, tidak dapat menjawab sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para anggota DPRD Minsel ini.

“Kami hanya mewakili para pimpinan. Kapasitas kami tidak untuk menjawab pertanyaan, kritik dan sanggahan. Tugas kami hanya menulis dan akan melanjutkan semua kepada pimpinan,” ujar David Bagian Komersial PT Cargill Amurang.

Hanya saja untuk harga Kopra menurut David ditentukan oleh Pasar Dunia.

“Harganya Fluktuatif dan berubah setiap hari ditentukan pasar dunia. Untuk harga Kopra kita bisa cari di Google atau Internet,” singkatnya.

Diketahui RDP yang dihadiri Kadis Disnaker Sonny Maleke, Kadis Perindag Adrian Sumuweng, serta para buruh korban PHK PT NCT dan lintas Komisi di DPRD Minsel, Perwakilan PT Nabati, kemudian di skors dan akan dilanjutkan pada, Senin (6/8/2018) pekan depan dam akan menghadirkan pimpinan PT Cargill Amurang. (lou)