JAKARTA, (manadotoday.co.id)—Tahun 2021 ini pemerintah melanjutkan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat terdampak Covid-19. Untuk itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menugaskan para senator untuk ikut melakukan pengawasan terhadap realisasi penyalurannya.
“Saya meminta kepada seluruh senator untuk membantu pengawasan penyaluran Bansos di daerah pemilihannya masing-masing,” ujar LaNyalla pekan lalu.
Menurutnya, penyelewengan dana Bansos menimbulkan ketidakpercayaan publik. Oleh karena itu anggota DPD-RI diharapkan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.
‘’DPD-RI harus berada di tengah-tengah rakyat di daerah, sehingga bisa menyalurkan aspirasi mereka kepada pemerintah. Pengawasan penyaluran Bansos yang akan mulai disalurkan Januari 2021 ini sangat perlu dilakukan pengawasan,’’ tegas LaNyalla.
Bansos itu sendiri, seperti tahun 2020 lalu akan disalurkan lewat PT Pos Indonesia maupun Himpunan Bank Milik Negara (Hambara) yakni Bank Mandiri, BRI, Bank BNI dan BTN.
‘’Dalam penyaluran lewat PT Pos, Satgas Covid-19 harus ikut terlibat agar protokol kesehatan tidak diabaikan saat proses penyaluran Bansos tunai tersebut,’’ tambah mantan Ketum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur itu.
Untuk menyalurkan Bansos tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp110 triliun lebih dalam APBN 2021 dengan rincian Rp45,1 triliun untuk program kartu Sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pada program ini, masing-masing KPM akan menerima Rp 200 ribu/bulan.
Kemudian Rp28,7 triliun disiapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang akan diberikan kepada 10 juta KPM selama 4 triwulan. Pemerintah juga menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM untuk Bansos tunai. Masing-masing KPM itu akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu selama 4 bulan.
Anggaran alkinnya sebesar Rp10 triliun untuk kelanjutan program Kartu Prakerja, Rp14,4 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan diskon listrik selama 6 bulan senilai Rp3,78 triliun untuk mereka yang layak diberikan bantuan.
‘’Jangan ada potongan karena itu utuh milik para penerima,’’ tukasnya seraya meminta para penerima untuk menggunakan dana Bansos tersebut sebagaimana mestinya. (ark)
