1 Tahun Kepemimpinan Bupati dan Wabup
Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) semakin dikenal seantero publik di daerah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara (Sulut). Gaya kepemimpinan yang dimainkan James Sumendap, SH sebagai Bupati Minahasa Tenggara berhasil menjadikan Mitra tampil sebagai daerah yang tidak lagi dipandang sebelah mata. Banyak keberhasilan telah diraih oleh daerah hasil pemekran Kabupaten Minahasa Selatan ini. Mitra kini kian hebat. Rabu (25/09) hari ini, genap satu tahun kepemimpinan Bupati James Sumendap, SH dan Wakil Bupati Drs Jocke Legi (JS-OK).
Selama satu tahun kepemimpinan JS-OK, banyak prestasi terukir. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pelayanan publik kian akurat dengan hadirnya sejumlah terobosan inovatif dengan menerapkan sistem tata kelola pemerintahan berbasis elektronik seperti penerapan e-kinerja, e-planning dan e-budgeting. Bahkan semua pengelolaan keuangan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai ke Pemerintahan di Desa, diwajibkan transparan. Selain itu, infrastruktur sebagai fasilitas utama publik terus dibenahi dan dimaksimalkan untuk membuka akses luas bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha.
Raih Penghargaan, Mitra Terbaik Pengelola Dana Transfer
Kebijakan Transparansi Keuangan Buahkan Hasil
Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) meraih penghargaan terbaik Pengelola Dana Transfer Tahun 2019 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manado.
Penghargaan diserahkan langsung Kepala KPPN Manado Wayan Juwena SE,MM dan diterima oleh Bupati Mitra James Sumendap melalui Wakil Bupatinya Drs Jocke Legi, di aula Kantor BPPN Manado, Rabu (28/8/19).
“Walaupun masih tegolong Kabupaten yang baru, namun kami bersyukur karena melalui kepemimpinan Bupati yang tegas terkait pengelolaan anggaran dan kerja keras dari jajaran Pemkab Mitra, bisa membuktikan bahwa kami mampu meraih penghargaan ini,” pungkasnya.
Team Work Solid, Mitra Quatrick WTP
Hasil manis ditorehkan kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dalam sistem pengelolaan keuangan dan aset. dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 pada Mei 2019 lalu, Mitra mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tren positif ini sekaligus mengukuhkan Bupati Mitra James Sumendap, SH menjadi salah satu tokoh utama yang mampu membawa Mitra keluar dari keterpurukan opini disclaimer selama tahun anggaran 2017-2012 pada pemerintahan sebelumnya. Saat ini, Mitra tercatat 4 tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP oleh BPK.
“Ini adalah buah dari komitmen dan kerja keras. Kita mampu mempertahankan predikat WTP 4 tahun berturut-turut. Ini menandakan bahwa dari tahun ke tahun sistem pengelolaan keuangan dan aset di Mitra sudah baik,” ujar Bupati James Sumendap.
Kedepannya kata bupati, Pemkab Mitra akan jauh lebih optimis mengingat penerapan pengelolaan keuangan sudah berbasis digital online. Semuanya dilakukan terkontrol bahkan sangat transparan.
“Tidak ada lagi celah penyalahgunaan keuangan. Tidak saja dalam pengawasan eksternal BPK dan Aparat hukum lainnya, tetapi pengawasan internal juga kita perkuat sebagai preventif,” timpalnya.
Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Mitra
2013: Tidak Wajar
2014: Wajar Dengan Pengeculalian
2015: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2016: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2017: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2018: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Organisasi Internasional Apresiasi Kebijakan Bupati JS
Hal ini terungkap saat rombongan Tim Landesa bertatap muka langsung dengan Wakil Bupati Mitra, Drs Joke Legi di Kantor BPN Mitra, Selasa (27/8).
Hadir dalam pertemuan tersebut Robert dan Mila dari USA, Syaffei dari Landesa Indonesia, Ir.Arief Pasha.MM dari Kementerian ATR, Sylvana Ellen Senduk SH, MH, Kepala Kantor BPN Mitra, dan Wenddel K.N. Maseo, SH.
Dalam kesempatan tersebut, Syaffei dari Landesa Indonesia, bersama Robert dan Mila dari Amerika Serikat, mengapresiasi Bupati Mitra James Sumendap atas Visi dan Misi Pemkab Mitra yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), telah berhasil mengalihkan serta menerbitkan sertifikat tanah untuk masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Mitra Sylvana Ellen Senduk SH,MH mengatakan, kehadiran Landesa didampingi Ir.Arief Pasha.MM, merupakan penugasan langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR).
Adapun Landesa Rural Development Institute adalah organisasi nirlaba yang bermitra dengan pemerintah dan organisasi lokal, untuk mengamankan hak tanah legal bagi keluarga termiskin di dunia. Sejak 1967, Landesa telah membantu lebih dari 100 juta keluarga miskin di 35 negara, mendapatkan kontrol hukum atas tanah mereka.
Melangkah Pasti dengan 7 Program Strategis Tahun 2020
Tujuh program strategis secara resmi sudah disampaikan Bupati James Sumendap, SH dalam Paripurna DPRD Mitra beberapa waktu lalu, saat pembahasan KUA-PPAS tahun 2020
Bupati menyampaikan, pelaksanaan perencanaan program strategis tersebut telah disusun dengan menggunakan aplikasi, yakni e-planning yang untuk pertama kalinya diterapkan di Kabupaten Mitra.
Ia mengungkapkan, Pemkab Mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam penyusunan program strategis tahun 2020, telah berbasis elektronik dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang lebih efisien, terukur, akuntabel, dan tepat sasaran.
Bupati menyampaikan, rencana program kegiatan dalam aplikasi e-planning telah sesuai dengan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD), baik kabupaten dan provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia pun berharap, program strategis yang nantinya akan dibahas bersama DPRD tersebut, dapat melahirkan kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Mitra.(advetorial)
Tujuh program strategis Pemkab Mitra 2020
1. Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
3. Peningkatan Mutu Pendidikan
4. Menjamin Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan
5. Peningkatan Ekonomi, Daya Saing Iklim Usaha, Parawisata, Koperasi dan UMKM
6. Infrastruktur Layanan Dasar, Tata Ruang, Mitigasi Bencana, dan Lingkungan Hidup
7. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, dan Optimalisasi Pelay