RATAHAN, (manadotoday.co.id) – Lagi-lagi Pemerintah Kabupaten Mitra yang dipimpin Bupati James Sumendap SH dan Wakil Bupati Drs Jocke Legi, mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat.
Kali ini, Kabupaten Mitra mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan memberikan penilaian terbaik atas pelaksanaan aksi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2021.
“Dari laporan Kemenkumham, Kabupaten Minahasa Tenggara mendapatkan penilaian terbaik untuk pelaksanaan aksi perlindungan HAM di Sulawesi Utara,” kata Sekretaris Daerah David Lalandos, AP.MM, Senin (3/1/2022).
Ia mengungkapkan, ada empat area perlindungan yang menjadi fokus dari Kemenkumham dalam memberikan penilaian.
“Yang menjadi area penilaian yakni perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat adat,” katanya.
Lebih lanjut kata Lalandos, pada empat area tersebut ada sembilan indikator aksi yang wajib dipenuhi pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan HAM.
“Aksi pertama yaitu penyusunan kebijakan daerah bagi pelaku usaha untuk hak para tenaga kerja, yang kedua peningkatan kesadaran dan kapasitas tenaga kerja,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Lalandos, untuk aksi ketiga yakni optimalisasi bantuan hukum kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas, maupun kelompok masyarakat adat yang menjadi korban kekerasan.
“Termasuk aksi lainnya memberikan layanan kesehatan kepada perempuan, anak, penyandang disabilitas serta masyarakat adat,” jelasnya.
Selain itu pemenuhan aksi lainnya yakni pemenuhan dokumen kependudukan kepada anak-anak secara khusus anak panti, anak penderita HIV, anak berkebutuhan khusus, serta anak di luar pernikahan.
“Aksi-aksi lainnya perlindungan terhadap anak, pemberian jaminan kesehatan. Serta memberikan jaminan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas pada lingkungan kerja, dan menjamin perlindungan bagi masyarakat adat,” ucap Lalandos.
Ia memastikan kebijakan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Joke Legi memperhatikan perlindungan HAM bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Ini sudah menjadi komitmen kami, dengan menyiapkan kebijakan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Minahasa Tenggara,” tandas lulusan terbaik IPDN angkatan lima ini.(ten)
