SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw, mengikuti Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Kada-Wakada) Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, Rabu (14/4/2021).
Rakor tersebut dipimpin Presiden RI Joko Widodo secara daring melalui zoom meeting dari Istana Negara Jakarta.
Wagub Kandouw bersama jajaran Forkopimda Sulut dan Sekdaprov Sulut Edwin Silangen, mengikuti secara daring dari Ruang C.J. Rantung Kantor Gubernur Sulut.
Rakor dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Presiden Jokowi.
Kepala Negara memberikan ucapan selamat kepada seluruh Kada-Wakada hasil Pilkada 2020 yang sudah dilantik dan mulai bekerja melayani masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
“Jabatan ini merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar dan harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Saya ingin ke depan penggunaan APBD daerah bisa fokus di beberapa sektor pembangunan saja, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Misalnya tahun pertama fokus jalan, setelah tuntas fokus pasar, dan lain-lain,” kata Presiden.
Pihaknya berpesan agar proporsi penggunaan APBD antara belanja modal bisa lebih besar daripada belanja pegawai.
“Jangan hanya terpaku pada rutinitas, inovasi yang berorientasi pada hasil juga harus dilakukan,” ujar Presiden.
Selanjutnya, di tengah melemahnya perekonomian karena pandemi Covid-19, Presiden meminta agar seluruh Kepala Daerah bisa mempermudah investasi, memperbanyak program padat karya.
“Saat ini masyarakat kita sedang lemah, banyak PHK. Sehingga kami minta agar para Gubernur, Bupati, Walikota bisa mempermudah investasi untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendorong peningkatan ekonomi. Begitu juga dengan padat karya, bisa memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat,” tambah Presiden.
Selain ekonomi, Presiden Jokowi juga meminta agar belanja sosial bisa segera disalurkan dan mendukung kelancaran vaksinasi Covid-19.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dari Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Covid-19 Nasional, dan ditutup Menteri Dalam Negeri. (ton)
