MANADO, (manadotoday.co.id) – Saat ini marak dibicarakan terkait langkah Wali Kota G.S Vicky Lumentut dalam melakukan Pergeseran Anggaran atau dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri disebut Rasionalisasi dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Banyak yang mendukung, namun ada juga yang menuding wali kota tidak cermat melakukan Pergeseran Anggaran. Ketidakcermatan ini menurut mereka mengakibatkan pemotongan honor THL yang tidak sebanding dengan rasionalisasi atau pergeseran pada pos belanja lain seperti belanja modal atau infrastruktur.
Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Cerdas Command Center (KaPusTIK C3) Franky Mocodompis (FM) menjelaskan, dalam memimpin Kota Manado selama dua periode, Wali Kota G.S Vicky Lumentut sudah sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakannya pada masyarakat Kota Manado.
“Jika dihitung anggaran yang dikembalikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana duka, universal coverage, insentif pemuka agama, BPJS, setiap tahun bisa menyentuh angka lebih dari 100 miliar,”kata dia.
Sementara terkait rasionalisasi anggaran yang disoalkan oleh sejumlah pihak, Ia menjelaskan, mungkin banyak yang belum mendapat informasi kalau pada pergeseran anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19, wali kota telah melakukan rasionalisasi atau menggeser Belanja Modal atau infrastruktur sebesar 90 persen.
“Proyek-proyek infrastruktur strategis dilakukan rasionalisasi atau digeser anggarannya seperti Graha Religi, Pasar, Hotmix Jalan, Jembatan, Gedung kantor dll. Pada belanja modal tersebut dari 158 M lebih wali kota telah melakukan rasionalisasi sebesar 143 M atau 90 persen,” jelas mantan Kabag Humas Setda Kota Manado ini, Senin (26/10/2020).
“Dari data ini mari kita bandingkan rasionalisasi yang wali kota lakukan pada dua jenis belanja yang sering dipolemikkan di masyarakat khususnya di media sosial. Kalau dilihat data belanja tidak langsung atau belanja pegawai yang terdiri dari komponen gaji, tunjangan, dll, dari anggaran sekitar 216 M lebih, rasionalisasi yang dilakukan hanya berkisar 20 persen atau sekitar 44M. Yang paling ramai atau menjadi tranding topic adalah Belanja Jasa Honor THL. Dari total honor THL pada APBD 2020 sebesar 146 M lebih, rasionalisasi yang dilakukan hampir mencapai 39 M dengan prosentase hanya 27 persen,”sambungnya.
Menurut dia, kondisi ini sangat mungkin ‘digoreng’ untuk kepentingan tertentu terutama menjelang Pilkada 2020.
“Tapi beliau selalu berpesan agar selaku ASN kami semua mengedepankan etika, jangan emosi melayani pertanyaan publik, tetap berikan keterangan yang memiliki dasar kajian dan kuat. Terutama kepada saya dan tim di Cerdas Command Center yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat baik melalui kanal pengaduan di media sosial dan Call Center 112, kami selalu diberikan dorongan agar terus memperkaya literasi publik dengan sajian data, fakta, dan regulasi, serta proaktif mengajak masyarakat menghindari hoaks dan ujaran kebencian.”tukas Franky Mocodompis.(*)
