MANADO, (manadotoday.co.id)–Stunting atau masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak harus ditangani dari hulu hingga hilir.
Hal itu dikatakan Dra Joice Worotikan dari Yayasan Pelita Kasih Abadi (YPKA) saat menjadi pemateri dalam diskusi yang digelar Ikatan Wartawan Online (IWO) Provinsi Sulawesi Utara bertajuk ”Prevalensi dan Problematika Stunting di Sulawesi Utara”, Sabtu (11/3/2023).
Kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat IWO Sulut Jalan Mogandi 12 Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tersebut dihadiri pengurus IWO Sulut dan pengurus IWO dari Kabupaten dan Kota se-Sulut.
Menurut Worotikan, kebijakan penanganan stunting jangannhanya di hulu. Harus sampai ke hilir dengan memperbanyak sosialisasi dan edukasi karena banyak aspek yang terkait dengan masalah stunting.
”Jangan pandang enteng dengan keberadaan Posyandu di desa-desa maupun kelurahan. Itu sebenarnya menjadi ujung tombak penanganan stunting karena data-data awal berada di Posyandu. Merek yang tahu ibu-ibu hamil hingga melahirkan,” kata mantan wartawati ini.
Masalah stunting lanjut Worotikan memang menjadi pergumulan dsn tanggung jawab semua pihak karena menjadi masalah nasional.
”Memang alangkah baiknya jika ditangani secara bersama pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait. Saya lihat ada pemerintah daerah yang sudah membentuk Satgas Penurunan Stunting. Ini sangat baik karena melibatkan pihak-pihak terkait,” kata aktivis perempuan ini.
Untuk menurunkan prevalensi stunting di Sulut tambah Worotikan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yakni penanganan yang harus konfrehensif, masif dan terstruktur. Ini dilakukan mulai dari pusat hingga ke daerah. Keterlibatan TNI dan Polri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juga sangat dibutuhkan.
”Peran media massa untuk edukasi ke masyarakat tentang stunting juga sangat dibutuhkan. Presiden Jokowi sangatemberi perhatian dalam masalah stunting karena bukan hanya urusan tinggi rendahnya badan tapi tinggi rendahnya kemampuan untuk belajar, keterbelakangan mental hingga mudahnya muncul penyakit kronis,” kata Worotikan.
Pemateri lainnya dalam diskusi dengan moderator Ketua IWO Sulut Jeane Rondonuwu SSos adalah Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulut Nita Tarumingkeng SSTP MPA dan Psikolog Klinis Dinas PPPA Provinsi Sulut Ni Ketut Suartini SPsi MKes.
Menurut keduanya, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022, Provinsi sulut memiliki SSGI sebesar 20,50 persen.
Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, Kabupaten Boltim dengan prosentase tertinggi yakni 30,0, disusul Bolsel 27,9, Mitra 26,5, Kabupaten Kepulauan Talaud 26,0, Kota Bitung 23,5, Kota Kotamobagu 22,9, Kabupaten Bolmut 21,7, Kabupaten Minut 20,5, Kabupaten Minsel 19,2, Kabupaten Bolmong 19,0, Kabupaten Kepulauan Sangihe 18,5, Kota Manado 18,4, Kabupaten Minahasa 16,5, Kabupaten Kepulauan Sitaro 14,4 serta Kota Tomohon paling rendah yakni 13,7.
Target nasional sendiri yang dicanangkan Presiden Jokowi adalah 14 persen di tahun 2024, sementara Sulut menargetkan 12 persen di tahun 2026.
Usai diskusi, dilanjutkan dengan Rapat Kerja Wilayah (Rakerda) II IWO Sulut membahas program di tahun 2023. (ark)
