SULUT, (manadotoday.co.id) – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw menegaskan, Pemprov Sulut menargetkan penurunan stunting di angka 14 persen Tahun 2024 mendatang.
“Angka stunting di Sulawesi Utara cukup tinggi, berada di angka 20,5 persen. Butuh peran aktif dan komitmen bupati dan wali kota serta semua stakeholder terkait untuk menurunkannya,” ujar Kandouw, pada kegiatan Penilaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Hasil Kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2022 di Provinsi Sulut di Hotel Sentra, Minahasa Utara, Senin (29/5/2023).
Kandouw mengungkapkan, peran stakeholder dapat diperluas. Bahkan TP PKK juga dijadikan ikon penanggulangan stunting dengan panduan kisi-kisi maupun roadmap yang sudah jelas. Selain itu, dana dari berbagai sumber seperti APBD, Kemenkes yang dimana tahun ini mengalami kenaikan signifikan dan ditambah dana transfer daerah untuk menangani stunting.
“Semua sudah lengkap, yang kurang adalah komitmen. Semua sudah on the track dengan berbagai upaya sampai tambahan asupan. Jangan kendor, butuh komitmen bersama mengenai stunting ini,” ingatnya.
Kandouw menuturkan, penurunan angka stunting di Sulut menjadi perhatian serius Pemprov Sulut. Hal tersebut sesuai keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bahkan, penurunan stunting hingga akhir tahun 2023 di Sulut ditargetkan mencapai angka 15 persen.
“Kami sangat serius dalam upaya iktihar semangat pencegahan stunting ini. Kiranya pihak terkait lebih concern dengan percepatan penurunan stunting. Saya mengetuk hati bapak ibu, terutama kepala daerah dan wakil serta pihak terkait yang punya benang merah dengan ini, mari momentum ini kita evaluasi,” jelasnya.
Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo, yang hadir secara daring pada kegiatan itu, memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut yang sudah mengajak semua mitra kerja untuk menuntaskan masalah stunting di Sulut.
Lanjut Hasto Wardoyo, Sulut mempunyai modal besar yang baik karena angka rata-rata kelahiran pada remaja sudah di bawah angka nasional sudah menurun.
“Sulawesi Utara menjadi contoh karena berada pada angka 2,1, di bawah rata-rata nasional. Dan kematian ibu hamil masih berada di atas rata-rata nasional 230/100.000, dimana setiap 100.000 ibu melahirkan terdapat 230 kematian ibu hamil,” terangnya.
Ia mengatakan, angka kematian nasional berjumlah 189, angka kematian bayi berada di atas sedikit rata-rata nasional yaitu 16/1000.
“Dan di Sulut 17/1000 derajat kesehatan bangsa ditentukan oleh jumlah kematian ibu dan kematian bayi. Ini akan lebih baik ketika melakukan program percepatan penurunan stunting,” terangnya.
Hasto Wardoyo menambahkan, agar melakukan evaluasi sesuai yang ada di dalam Pepres dan Ranpasti, serta akukan evaluasi 9 layanan intervensi specific sesuai yang ada dalam Peppres Nomor 72.
Begitu juga denga pemberian makan tambahan, kata Hasto Wardoyo dimana kelemahannya pada bayi di usia 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif masih kurang optimal dan juga pemberian makanan tambahan masih rendah.
Hasto Wardoyo berharap masalah makanan tambahan dapat dicarikan solusi mengoptimalan anggaran yang ada di pemerintah daerah.
“Dharapkan kepada Kaper BKKBN Provinsi Sulut dan Tim Satgas Provinsi Sulut untuk melihat indikator-indikator, karena inilah yang akan menjadi bahan penilaian ketika Menpan RB juga memberikan penilaian terkait dengan kinerja stunting. Begitu juga dari Kemendagri sesuai Perpres,” ujarnya.
Hadir pada kegiatan itu, Ketua DPRD Sulut, Ketua TP PKK Sulut Ibu. Rita Dondokambey-Tamuntuan, Kepala BKKBN Sulut, Sekdaprov Sulut Steve Kepel, para bupati/wali kota dan wakilnya di Sulut, para pejabat dan stakeholder terkait. (ton)
